Komisi III DPR Tanggapi Protes Wartawan Soal RKUHP

163

PPP.OR.ID – Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menanggapi salah satu pasal dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), yang dinilai mengekang kebebasan para wartawan dan jurnalis.

Seperti diketahui, dalam RKUHP tersebut ada beberapa pasal yang dianggap memberatkan para wartawan dan jurnalis. Selain itu, ada potensi pidana bagi penulis berita bohong.

“Seperti yang pernah saya sampaikan, DIM yang dipakai untuk membahas RKUHP itu sebetulnya banyak sekali yang merupakan DIM dari elemen masyarakan sipil khususnya aliansi nasional reformasi KUHP yang gabungan 22 LSM itu, tapi kemudian kan banyak elemen masyarakat sipil yang katakanlah gak kasih atensi lah, cuek seperti itu,” ujar Arsul Sani, Kamis (14/2/2018).

Sejalan dengan hal itu, Sekjen PPP Arsul Sani menambahkan, kalau lihat RKUHP draftnya begitu tentu sudah diajukan ke pemerintah dan pasti sudah diposting di websitenya DPR, agar sebagian elemen-elemen masyarakat sipil kemudian mengaksesnya dan kemudian memberikan masukan-masukan.

Asrul Sani juga menyampaikan, setidaknya fraksi PPP tidak ingin terburu-buru untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Tapi saya juga ingin sampaikan paling tidak fraksi PPP tidak ingin terburu-buru, karena ini adalah undang-undang yang sangat penting, namanya saja kitab undang-undang jadi itu berarti undang-undang yang mempunyai tempat spesial. Cuma kan sekarang persoalannya susah selesai masih dalam katakanlah beberapa isu itu masih terkait dengan perumusan,” jelas Arsul Sani.

Arsul Sani juga menjabat Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP menekankan, bahwa partainya terbuka untuk menerima masukan bagi para wartawan dan jurnalis.

“Bagi kami paling tidak PPP kami membuka diri kalau ada masukan, mana yang berpotensi kriminalisasi tapi masukannya tidak dalam bentuk wacana lagi rumusan pasal yang dimau itu seperti apa” pungkas Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani. (Ch)