Mantapkan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, F-PPP Gelar Seminar di DPR

280
Asrul Sani Rapimwil Jateng PPP
Foto : Istimewa

PPP.OR.ID , Jakarta – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menggelar seminar tentang Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Gedung DPR Jakarta, Kamis (7/2/2019). Ketua Harian F-PPP DPR, Arsul Sani mengatakan pentingnya RUU ini agar pemerintah mampu mengatur pendidikan keagamaan nonformal.

“Pendidikan keagamaan lebih pada informal karena yang formal sudah diatur dalam sisdiknas. Walaupun seperti madrasah aliyah, ibtidaiyah, tsanawiyah, tunduk pada sisdiknas. Tapi ini kan yang informal, dalam Islam ada madrasah diniyah, TPQ, raudhatul athfal. Itu yang kami ingin atur nonformal,” kata Arsul di Kompleks DPR, Kamis (7/2/2019).

Tidak hanya untuk pendidikan nonformal agama Islam, setelah mendapat masukan berbagai pihak, dalam RUU ini juga mengakomodasi pendidikan-pendidikan dari agama lain. Menurut Arsul, pendidikan keagamaan nonformal harus diatur dalam UU agar negara hadir karena lembaga tersebut dapat dikatakan efektif sebagai sarana pencegahan ajaran radikal dan program kontra-radikalisasi.

“Lembaga pendidikan keagamaan menjadi sarana strategis pencegahan ajaran radikal dan program kontra-radikalisme. Karena itu tersambung dengan UU Terorisme,” ujarnya.

Apabila nanti RUU ini disahkan, maka akan ada aturan teknis sebagai pelaksanaannya baik itu dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau Peraturan Menteri (Permen).

Arsul mengatakan, dalam seminar ini Fraksi PPP juga meminta masukan pihak-pihak terkait. Seperti Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Nasional, yang menghimpun lembaga pendidikan lintas gereja dan juga perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Arsul berharap melalui RUU ini pemerintah dapat hadir untuk pendidikan nonformal keagamaan. (*)