Mensterilkan Masjid dari Politik Praktis, Menuju Pendidikan Politik Elegan

34
PPP
Mensterilkan Masjid dari Politik Praktis, Menuju Pendidikan Politik Elegan

http://PPP.OR.ID – Maraknya kegiatan politik praktis yang dipraktekkan di rumah ibadah terutama masjid, menuai kritikan dari Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas. Ia meminta para politisi untuk tidak menjadikan masjid sebagai tempat politik praktis. Sebab hal itu berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah umat Islam.

Masjid tetap bisa dijadikan sebagai tempat pendidikan politik, sebagaimana fungsi awal masjid yang kerap digalakkan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi agama sebagai peserta Kuliah Kerja Nyata di pedesaan, yaitu sebagai pusat ibadah dan keagamaan, serta kegiatan pendidikan bagi warga sekitar. Selama “politik” yang disampaikan kepada masyarakat bukan politik murah tentunya. Masjid terlalu anggun untuk hal serendah itu. Dengan demikian, menurut Busyro politik akan lebih dipandang elegan.

Selain akan menggeser ‘keberadaan’ utama masjid, politik praktis yang dilakukan di masjid hanya akan membuat umat terpecah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan, jemaah yang hadir di masjid belum tentu memiliki pandangan politik yang sama. Maka, menurut Abdul Mu’ti, kepentingan-kepentingan politik sebaiknya disampaikan sesuai dengan saluran-saluran yang diperbolehkan. Sehingga tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat, khususnya di tempat-tempat ibadah.

Hal itu selaras dengan undang-undang dan aturan pelarangan masjid, instansi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menjadi tempat berkampanye. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, melarang kegiatan kampanye dilakukan di tempat ibadah. Diperkuat oleh Pasal 280 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan. Selain itu, UU 7/2017 tentang Pemilu itu juga mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan kampanye di tempat ibadah, yakni dalam Pasal 521. Dalam beleid itu disebutkan bahwa, pihak yang terbukti melakukan kampanye di tempat ibadah dapat dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

Demi terlaksananya kampanye yang positif sesuai aturan yang berlaku dalam negara, sehingga tercipta suasana yang kondusif, serta pemilu berjalan dengan tertib, damai, dan berkualitas, semua pihak diimbau dapat menghormati regulasi yang ada. Jika masih ada yang melakukan politisasi di masjid,Bawaslu dan Panwalsu dapat menindak tegas pelaku sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga masjid bisa steril dari politik praktis. (rel/Sk)