Pasca UU Antiterorisme Disahkan, Pelibatan TNI Diatur Dalam Perpres

82

PPP.OR.ID – Revisi Undang-Undang (RUU) Antiterorisme akan segera dibahas. Anggota Panitia Kerja (Panja) revisi UU Antiterorisme, Arsul Sani, menyebut pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme akan diatur dalam Perpres. Arsul menjelaskan Perpres menjadi aturan turunan setelah UU Antiterorisme disahkan.

Berdasarkan pembahasan rapat panja, menurut Arsul, TNI akan dilibatkan jika aksi teror sudah dianggap mengancam keamanan presiden hingga wakil presiden. TNI juga akan dilibatkan jika teror terjadi di pesawat terbang dan kapal laut.

“Di UU Terorisme, khusus untuk penanganan aksi terorisme yang melibatkan TNI akan dibuat Perpres. Jadi kalau Keppresnya itu misal, kan pilihannya ada dua. Kalau kita mengacu pada apa yang sudah dibahas selama ini dalam pansus itu,” kata Anggota Komisi III DPR itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/5/2018).

“Pertama, pilihannya menggunakan model peristiwa. Kalau ada peristiwa terorisme tertentu, TNI akan dilibatkan. Misalnya yang mengancam terhadap keamanan presiden dan wakil presiden atau Istana Negara atau di pesawat terbang, kapal laut. Itu berbasis peristiwa terorisme,” sambungnya.

Sejauh ini pemerintah dan DPR memang masih belum sepakat soal definisi terorisme, sehingga pengesahan RUU pun tak juga rampung. DPR bersikukuh sebuah aksi bisa masuk kategori terorisme jika ada motif politik di baliknya, sementara pemerintah menilai tak perlu ada motif politik untuk mengkategorikan aksi yang mengancam sebagai terorisme.

Arsul melanjelaskan, dalam pembahasan RUU tersebut TNI juga dimungkinkan pelibatannya jika skala ancaman teror sudah berada dalam tingkatan tinggi. Hal itu masuk dalam kategori pilihan kedua, yang pelibatannya menggunakan basis model skala ancaman.

“Seperti yang banyak dianut oleh negara-negara di Eropa Barat. Inggris, Prancis, dan negara-negara lainnya. Nah kalau basisnya adalah skala ancaman atau threat level, maka tentara atau militer dilibatkan ketika skala ancamannya itu sudah pada tahap yang tinggi,” tuntas Sekjen PPP Arsul Sani. (Oky)