PPP Dukung Pemprov DKI Jakarta Lepas Saham Perusahaan Bir

97
PPP
Foto: Istimewa

PPP.OR.ID, Jakarta  – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI Jakarta, mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta melepas saham di PT Delta Djakarta. Pasalnya, memiliki saham di perusahaan bir lebih banyak mudarat ketimbang maslahat untuk kepentingan masyarakat Ibukota.

“Selagi itu lebih banyak maslahatnya dibanding mudaratnya, kita dukung Pemprov DKI menjual saham di PT Delta Djakarta,” kata Penasehat Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, Ichwan Zayadi, Rabu (6/3/2019).

Setelah saham di sana dijual, Ichwan mengimbau agar uang itu dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, seperti membangun sekolah, rumah sakit, taman untuk bermain dan hal–hal bermanfaat lainnya.

“Tetapi hasil penjualan saham tersebut agar dapat digunakan juga untuk kepentingan masyarakat dan juga bisa menghasilkan untuk Pemprov,” ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, proses pelepasan saham itu terbentur dengan penolakan yang datang dari Ketua DPRD, Prasetio Edi Marsudi. Sebab itu, dirinya mengimbau kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, untuk berdiskusi dengan Politikus PDIP tersebut agar yang bersangkutan hatinya dapat melunak dan menyetujui rencana pelepasan saham bir.

“Pak gubernur harus dapat menjelaskan setetelah saham dilepas akan digunakan untuk apa dan dapat meyakinkannya,” sarannya.

Senada dengan Ichwan, Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, Maman Firmansyah juga tak mempermasalahkan jika Pemprov DKI ingin menjual saham PT Delta Djakarta. Bagi PPP, tidak penting untuk mempertahankan dividen dari perusahaan bir atau tidak.

Jika Gubernur ingin menjualnya, PPP mempersilakan, terlebih penjualan tersebut tidak akan berpengaruh kepada pendapatan daerah yang selama ini ada di DKI Jakarta. Maman menilai pendapatan Pemprov DKI saat ini cukup stabil. SILPA justru cukup banyak dan tak terpakai.

Meski demikian, Maman mengimbau agar PT Delta Djakarta menjalin komunikasi kembali dengan DPRD. Sebab saat ini komunikasi keduanya sedang tidak berjalan lancar. Menurut Maman, yang paling penting Pemprov juga harus melakukan optimalisasi penyerapan anggaran.

Soal perdebatan antara tahan dan jual saham PT Delta Djakarta hanya membuang energi. Maman justru melihat, semestinya Pemprov membeli lahan Kawasan Berikat Nusantara (KBN), sebagai penguatan-penguatan untuk menunjang pembangunan kota sesuai kebutuhan. Mengingat KBN menguasai lahan yang cukup banyak, namun saham DKI hanya 26 persen. (sk)