PPP Dukung Presiden Keluarkan Perppu untuk Batalkan Beberapa Pasal MD3

108

PPP.OR.ID – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung langkah Presiden Jokowi yang mempertimbangkan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait Undang-undang MD3. Pernyataan langsung tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani.

Meski demikian, Arsul berharap Presiden tidak menganulir semua pasal yang ada di dalam Undang-Undang MD3, melainkan hanya meluruskannya.

“Jadi kalau harapannya PPP keluarkan Perppu untuk meluruskan atau membetulkan, bukan membatalkan total,” papar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Arsul menjelaskan, ada beberapa pasal yang perlu diluruskan melalui Perppu, yaitu Pasal 73 tentang pemanggilan paksa pihak yang diperiksa DPR. Arsul juga menyarankan agar frase “semua orang” diganti dengan “penyelenggara negara”.

Dengan demikian, DPR kembali kepada fungsi awalnya sebagai pengawas pemerintah, bukan pengawas rakyat. Hal itu, aku Asrul, sesuai dengan usulan DPR yang sejak awal meminta yang dipanggil paksa hanya penyelenggara negara yang diperiksa DPR.

Demikian pula dengan Pasal 245 yang menyatakan pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana harus melalui izin Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Menurut Arsul, melalui Perppu, Presiden bisa menghilangkan ketentuan pertimbangan MKD tersebut atau memberi kepastian jangka waktu, sehingga Presiden tidak tersandera dalam memberi izin.

Selain itu, lanjut Arsul, Presiden juga bisa mengoreksi mekanisme penetapan Pimpinan MPR sehingga dilakukan melalui pemilihan.

Tidak seperti sekarang di mana Pimpinan MPR ditetapkan dan diberikan kepada partai pemenang pemilu dan dua partai yang masuk dalam tujuh besar perolehan suara.

“Jadi materi Perppu tidak mengeliminir semua, kemudian pasal ini batal, pasal ini enggak. Ini cuma merubah saja, melimitasi subjek,” tuntas Arsul Sani. (Af)