PPP: Masa Pendaftaran Capres Tak Bertentangan dengan Konstitusi

132

PPP.OR.ID – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai jadwal pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Pilpres 2019, yakni tanggal 4-10 Agustus 2018 sudah sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi, saat menanggapi usulan mantan Ketua Pansus UU Pemilu Lukman Edy agar pendaftaran dimajukan menjadi tanggal 27 Juli hingga 3 Agustus 2018.

Achmad Baidowi mengatakan, penjadwalan pendaftaran sudah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan di dalam UU Pemilu yakni delapan bulan sebelum pemilihan.

“Dalam UU hanya disebutkan pendaftaran pasangan calon presiden paling lama delapan bulan sebelum pemungutan suara. Maka dari itu PKPU sudah sesuai,” ujar Anggota Komisi II DPR itu, Selasa (24/4/2018).

Achmad Baidowi membeberkan, berdasarkan hitungan pendaftaran justru jatuh tanggal 17 Agustus 2018 jika dihitung delapan bulan sebelum pemungutan suara pada 17 April 2019. Itulah yang kemudian membuatnya menegaskan PKPU sudah sesuai dengan ketentuan.

Lebih lanjut, Achmad Baidowi menyampaikan perpanjangan masa pendaftaran jika belum ada dua paslon presiden juga tidak perlu mengubah masa pendaftaran. Sebab melihat perpanjangan cukup menggunakan sisa waktu dari delapan bulan yang tersedia sebelum pemilihan.

“Yang harus dimaknai adalah rentetan atau tahapan pendaftaran yang sudah dimulai yakni masih di bawah delapan bulan,” ujarnya.

Di sisi lain, Achmad Baidowi menilai usulan Lukman merupakan perbedaan tafsir atas UU.

“Bukan dalam konteks menjegal salah satu figur,” pungkas Wasekjen PPP, Achmad Baidowi. (Af)