PPP Meminta Penerimaan Hakim Harus Transparan

63

PPP.OR.ID – “Di Indonesia sebagai negara yang demokratis semuanya harus transparan dan tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Untuk menghasilkan hakim yang professional, maka dari itu kami dari Fraksi PPP meminta Mahkamah Agung (MA) dapat melakukan rekruitmen yang betul-betul transparan,” ungkap anggota Komisi III DPR Hasrul Azwar, usai melakukan pertemuan dengan tiga lingkungan Peradilan dan Kakanwilkumham Provinsi Riau dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPR ke Pekanbaru, Riau, Senin (14/8/2017).

Lebih lanjut politisi asal F-PPP tersebut juga menjelaskan kriteria hakim mengindikasikan bahwa jabatan tersebut bukan diperuntukkan bagi sembarang orang, dan memang benar-benar orang yang terpilih melalui mekanisme profesional.

Seperti halnya dengan Hasrul, Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi juga mendorong rekruitmen calon Hakim agar dilakukan secara transparan. Dirinya bahkan menuntut peran aktif Komisi Yudisial (KY) untuk terlibat dalam proses perekrutan.

Pada kesempatan yang sama Kepala Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Provinsi Riau Adam Hidayat, memberikan usulan terhadap RUU Jabatan Hakim dalam aturan pengangkatan calon Hakim tingkat pertama untuk dirubah.

Hal tersebut agar pasal benar-benar diterapkan secara baik, maka harus disesuaikan dengan syarat pengangkatan pimpinan pengadilan, yakni sudah dalam golongan IV-A atau 12 tahun. (oky)

ar-benar diterapkan secara baik, maka harus disesuaikan dengan syarat pengangkatan pimpinan pengadilan, yakni sudah dalam golongan IV-A atau 12 tahun. (oky)