PPP: Menyoal 6,7 Juta Pemilih Tanpa e-KTP di Pilkada 2018

7

PPP.OR.ID – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI menyoroti temuan sekitar 6,7 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2018 tanpa dasar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Achmad Baidowi, Anggota Komisi II DPR Fraksi PPP menegaskan, persoalan ini harus menjadi perhatian utama KPU-Kemendagri.

“Bukankah yang masuk DPS seharusnya seorang yang sudah memiliki KTP Elektronik atau yang sudah melakukan perekaman data diri?” katanya di Jakarta, Senin (9/4/2018).

Achmad Baidowi juga menilai, temuan itu menunjukkan tidak terintegrasinya pengelolaan data kependudukan sehingga harus menjadi perhatian KPU dan Kemendagri untuk memperbaikinya.

Menurut politisi PPP itu, hal ini merupakan persoalan klasik yang selalu terulang karena tidak terintegrasi dengan baik padahal Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Kemendagri sudah tersortir.

“Ini masalahnya dimana? KPU harus menjelaskan, apakah datanya mengambil dari sumber lain, atau penggunaan Sistem informasi data pemilih atau sidalih di sistem KPU tidak maksimal,” tandas Wakil Sekretaris Jenderal PPP tersebut.

Achmad Baidowi mengungkapkan, persoalan itu karena pihaknya (Fraksi PPP) mendapat laporan dari sejumlah KPU di daerah bahwa penggunaan Teknologi Informasi (TI) di KPU sering bermasalah, mulai dari sistem informasi partai politik (Sipol), Sidalih dan jangan sampai nanti Sistem Informasi Pencalonan (Silon) juga bermasalah.

Selain itu, Achmad Baidowi menegaskan, persoalan DPS dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan salah satu titik krusial dalam setiap pilkada maupun Pemilu dan Komisi II DPR akan menanyakan masalah tersebut kepada KPU maupun Kemendagri.

Sebelumnya diketahui, KPU RI telah menetapkan DPS Pilkada 2018, dari 375 kabupaten/kota, ada 152.092.310 pemilih yang telah tercatat, dan dari jumlah itu, ada 6.768.125 pemilih yang belum memiliki e-KTP. (Ay)