PPP Minta Agar Pemerintah Lindungi Data KK dan NIK

62

PPP.OR.ID – Pemerintah secara resmi mengumumkan, bahwa setiap masyarakat yang memiliki ponsel wajib melakukan registrasi sim card. Registrasi tersebut, berakhir pada akhir Februari lalu.

Terkait dengan hal itu, Anggota Komisi I DPR-RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi mengatakan, pihak manapun tidak boleh menyalahgunakan data pribadi diluar kepentingan registrasi sim card.

“Tidak boleh siapapun menyebarluaskan data pribadi, karena masuk kategori informasi yang dikecualikan,” ujar beliau, Rabu (7/3/2018).

Perlindungan data pribadi penduduk, lanjut beliau, seperti KK, NIK, dan catatan penting tertuang dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Arwani mengatakan, pemerintah harus memastikan data pribadi saat pendaftaraan sim card ke vendor telekomunikasi aman dan dilindungi. Sebab, data pribadi merupakan informasi yang dikecualikan dan tidak boleh disebarluaskan. Sebagaimana Pasal 17 huruf h UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Hal itu, juga tertuang dalam Pasal 58 PP No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Pemegang hak askes data pribadi baik instansi pemerintah dan instansi swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik,” lanjut beliau.

Beliau meminta, pemerintah harus senantiasa melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat soal kerahasiaan data pribadi. Karena dalam praktiknya, data pribadi kerap diunggah (upload) oleh warga melalui media sosial.

“Padahal, dampak dari unggahan tersebut akan menimbulkan persoalan tersendiri. Penyalahgunaan data tersebut potensial dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” tutup beliau. (Ch)