PPP Minta Segera Akhiri Polemik Revisi UU Terorisme

7

PPP.OR.ID – Wakil Ketua Pansus Revisi Undang-undang Tindak Pidana Terorisme dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, pihaknya meminta agar polemik yang terjadi terkait dengan pembahasan definisi terorisme segera diakhiri.

Selain itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP tersebut juga mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan frasa motif politik dan ideologi dimasukkan di bab penjelasan bukan batang tubuh pasal.

“Kalaupun tidak di batang tubuh kami akan pertimbangkan itu. Sepanjang narasi didalam penjelasan umum tegas menyatakan bahwa teroris itu memang ada motif ideologi dan motif politiknya,” ujar beliau, Selasa (22/5/ 2018).

Senada dengan itu, Arsul Sani yang juga Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP tersebut melanjutkan, pihaknya tidak ingin dengan adanya revisi UU Antiterorisme tersebut justru mempersulit upaya penegakan hukum terorisme.

Kendati demikian, imbuh Arsul Sani, penerapan UU Antiterorisme juga harus disusun dengan penuh kehati-hatian.

“Masih terbuka menurut saya memang untuk didiskusikan. Jadi teman-teman densus itu setuju kalau itu ada di penjelasan umum. Di rapat itu tentu kami akan saling bertukar pandang,” jelas beliau.

Sementara itu, Ketua Panitia Revisi Undang-undang Terorisme Muhammad Syafii menambahkan, definisi jadi satu-satunya poin penting yang akan dibahas pada sidang Pansus RUU Terorisme pada Rabu (23/5) nanti.

“Hanya tinggal itu, enggak ada yang lain,” ujar beliau.

Selain itu, Syafii menambahkan, pemerintah telah meminta waktu kembali merevisi redaksi definisi terorisme yang pernah diajukan. Pemerintah akan mempresentasikan di hadapan Pansus nantinya.

“Kalau kita anggap itu sudah memenuhi, disepakati tentang logika hukum definisi teroris, ya sudah ketok (disahkan),” pungkas beliau.(Ch)