PPP: Perda Syariah Tidak Dapat Dimaknai Sempit

30
PPP

http://PPP.OR.ID , Jakarta – Sekertaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengatakan partainya mendukung Peraturan Daerah atau Perda Syariah, yang belakangan ditolak oleh partai satu koalisinya Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Arsul menuturkan, Perda Syariah tidak dapat dimaknai secara sempit. Menurut dia, ditingkat undang-undang pun banyak peraturan yang bernapaskan syariah. “Perda Syariah itu tidak harus selalu dimaknai dengan judul Syariah. Kalau PPP mengusung Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol, itu kan syariah. Kalau PPP memperjuangkan RUU Pesantren dan Pendidikan Beragama itu kan dalam implementasi syariat Islam juga,” tuturnya seperti dilansir Tempo, Ahad, 18 November 2018.

Ia menambahkan, penerapan Syariah Islam sudah banyak diberlakukan meskipun tidak dalam tajuk syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Wakaf, ujar Arsul, juga masuk ke dalam syariah.

Persoalan Perda Syariah sampai bisa disebut diskriminasi, menurut dia, hal itu disebabkan karena melihat judulnya saja. Sementara itu, kata “syariah” konotasinya lekat dengan umat muslim. Karena itu, Arsul menyarankan, perlu ada formulasi baru dengan cara tidak menyandingkan “syariah” setelah Perda. “Begitu, jadi persoalan itu barangkali persoalan formulaso supaya tidak menimbulkan kesan ini diskriminatif,” ujarnya. (Sk)