PPP Sarankan Bentuk Panja Khusus Tangani Skandal Kebocoran Data Facebook

8

PPP.OR.ID – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi menghimbau, agar pemerintah segera mengklarifikasi terkait dengan isu satu juta akun Facebook yang bocor diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebanyak satu juga pengguna FB di Indonesia, disebut mengalami kebocoran akun dan data. Hal ini, harus segera direspon karena pengguna FB berasal dari individu, lembaga swasta, lembaga pemerintah dan elit di Tanah Air.

“Kebocoran data FB ini bukanlah peristiwa biasa karena telah mengancam privasi setiap orang, lembaga baik swasta maupun pemerintah yang memiliki akun dan data di Facebook,” ujar beliau, Senin (9/4/2018).

Selain itu, beliau juga menyarankan, pemerintah dan instansi resmi negara dari pusat hingga daerah untuk mempertimbangkan tutup akun FB. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keamanan data yang dimiliki.

“Semata-mata langkah ini untuk memastikan data resmi pemerintah tidak bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” imbuh beliau.

Terkait dengan peristiwa ini, Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP tersebut mengharapkan, pemerintah segera melakukan penataan terhadap media sosial yang ada di Tanah Air untuk tunduk dan patuh atas aturan yang ada di Indonesia. Dari soal hukum telematika, hingga persoalan pajak sejumlah medsos tersebut.

Senada dengan itu, Arwani Thomafi menambahkan, pemerintah juga harus bisa memastikan keberadaan jumlah medsos di Indonesia. Sebab, hal itu berperan dalam berkontribusi bagi penerimaan keuangan negara melalui pajak.

“Saya mengusulkan Komisi I DPR untuk membentuk Panja khusus merespon skandal kebocoran data FB di Indonesia, yang disebut satu juta akun diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Langkah ini penting untuk memastikan kedaulatan data setiap warga negara. Kebocoran data ini akan memiliki implikasi yang serius bagi siapa saja yang datanya diretas,” pungkas beliau. (Ch)