PPP Usulkan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren

194

PPP.OR.ID – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diketahui mengusulkan, agar dibentuk Rancangan Undang-undang Lembaga Pendidikan dan Keagamaan (RUU Pesantren) untuk mengatasi ketimpangan dalam lembaga tersebut.

Terkait dengan hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Totok Daryanto menanggapi dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Pesantren.

“Kita akan membentuk panja harmonisasi untuk melakukan pendalaman dari draf PPP,” ujar beliau, Selasa (27/3/2018).

Totok mengungkapkan, agar pembahasan tersebut dilakukan dengan perintah baru setelah disepakati menjadi RUU atas usulan DPR. Namun, sebelum panja dan pembahasan draf dari PPP disetujui, akan lebih dulu dilakukan integrasi.

“Definisi diperluas dan diperdalam dengan pendidikan lain, meskipun namanya bukan pesantren, supaya pendidikan keagamaan Islam dan agama lain maju dan landasan karakter bangsa. Itu saya kira tidak akan membatasi diri, batasan-batasan seperti itu penamaan saja,” ungkap beliau.

Senada dengan hal itu, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menjelaskan, RUU yang terdiri dari 8 bab dan 172 pasal ini perlu segera disahkan menjadi UU demi memperkokoh kembali nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, terutama pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu landasan dasar pembuatan RUU Pesantren ini, lanjut beliau, karena masih terdapat ketimpangan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Diantaranya, dalam hal anggaran maupun kebijakan dalam sistem pendidikan nasional.

“Disadari atau tidak, dinamika saat ini terjadi penggerusan nilai-nilai Pancasila. Sehingga, keberadaan pendidikan pesantren menjadi mutlak dan harus diperhatikan oleh negara untuk mewujudkan cita-cita nasional,” sambung beliau.

Reni Marlinawati yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP melanjutkan, pembentukan RUU Pesantren tersebut bisa menjadi bagian dari instrumen penting untuk mewujudkan cita-cita revolusi mental pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Fraksi PPP sebagai partai pengusul RUU Lembaga pendidikan keagamaan dan Pesantren, terus mendorong pemerintah untuk hadir secara konkrit terhadap peningkatan pendidikan keagamaan dan pesantren di Indonesia,” pungkas beliau. (Ch)