PPP: UU MD3 Potensi Bawa Indonesia Kembali ke Orde Baru

57

PPP.OR.ID – Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), sampai saat ini terus menjadi polemik di masyarakat. Hal itu, ditengarai dengan adanya pasal 122 yang menjadi sorotan publik, yangmana dalam pasal tersebut dinilai sebagai pasal antikritik.

Terkait dengan hal itu, Anggota Komisi IX DPR-RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Iqbal menilai, kata ‘merendahkan’ dalam pasal 122 tersebut masih sumir.

“Ini kan bahasa-bahasa sumir sebenarnya. Apakah merendahkan itu termasuk kritikan, itu kita sampaikan di balai. Kalau kritikan apakah kritikan itu sesuatu yang melemahkan DPR?” ujar beliau, Minggu (25/3/2018).

Selian itu, menurut Anggota Badan Legislatif (Baleg) tersebut, kritik sebenarnya dapat memajukan DPR itu sendiri. Jangan sampai dengan adanya pasal 122, nantinya DPR dianggap sebagai lembaga yang antikritik.

“Dengan adanya kritik, kita mengetahui apa kekurangan kita. Apa yang belum kita buat ke depannya, agar kita harus lebih baik lagi,” tegas beliau.

Senada dengan itu, beliau juga berpendapat bahwa kritik sebenarnya bagian dari demokrasi. Kita tahu, sejak zaman Orde Baru kita tidak bebas berpendapat. Kita tidak boleh mengkritik pemerintah, kita tidak boleh mengkritik DPR.

“Jangan sampai, dengan adanya pasal ini, DPR kemudian kembali ke zaman Orde Baru,” ungkap beliau.

Terlebih, lanjut Muhamad Iqbal, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam keputusan Nomor 3 tahun 2016 telah mencabut pasal kritikan terhadap Presiden. Artinya, pasal 122 huruf I UU MD3 berpotensi mencederai semangat demokrasi saat ini.

“Artinya ini tidak lagi sesuai dengan semangat demokrasi saat ini. Itu yang kita utarakan kepada teman-teman di Baleg,” pungkas beliau. (Ch)