Program Ekonomi dan Pendidikan PPP Tak Tinggalkan Kepentingan Umat Islam

203
PPP
Dok. PPP

PPP.OR.ID, Jakarta – Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) telah menyiapkan program ekonomi dan pendidikan untuk ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini sebagai strategi menanggapi temuan Lingkar Survei Indonesia Denny JA, yang menyebut penggunaan agama untuk kampanye sudah tak lagi efektif.

“PPP tidak meninggalkan isu-isu Islam dan kepentingan umat Islam, tetapi mengaitkannya dengan sektor pendidikan dan ekenomi,” kata Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, Senin (4/3/2019).,

Arsul mengatakan isu yang saat ini dibawa PPP tidak membawa aspek-aspek yang membangun emosionalitas umat Islam. Ini tercermin dalam konteks pengusungan Jokowi – Ma’ruf Amin sebagai pasangan presiden dan calon presiden.

Isu-isu tentang Islam dikolaborasikan atau digabungkan dengan isu-isu ekonomi kerakyatan dan pendidikan, agar dapat lebih diterima. Dua tema besar yang menunjukkan kolaborasi isu Islam dengan ekonomi dan sosial, dituangkan dalam bentuk program, yakni penguatan ekonomi keumatan atau kerakyatan dan penguatan lembaga pendidikan keagamaan.

“Dalam misi dan agenda aksi Pak Jokowi – Kiai Ma’ruf misalnya, bisa kita jumpai dalam bentuk program pendirian bank wakaf mikro, pemberian honorarium kepada guru pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan,” ujar Arsul.

Poin dan program ini akan ikut dibawa ke tingkat yang lebih bawah.

“Ini kemudian kami artikulasikan dalam kampanye pileg dan juga pilpres di lingkungan akar rumput PPP dan elemen ummat Islam lainnya,” ujar Arsul.

Sebelumnya, peneliti LSI Denny JA Ikram Masloman, mengatakan saat ini partai-partai islam memang cenderung mencari hal berbau non-agama untuk meraup suara. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya, yang biasa  berjualan isu agama, justru memilih dua isu ekonomi sebagai barang dagangan utama mereka untuk memenangi Pemilu 2019. Dua isu itu yakni, penghapusan pajak sepeda motor dan memberlakukan SIM seumur hidup. (*)