RUU Antiterorisme, PPP: Frasa Motif Politik Tak akan Batasi Penegak Hukum

61

PPP.OR.ID – Anggota Pansus Rancangan Undang Undang (RUU) Antiterorisme dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani berpendapat bahwa frasa motif politik, ideologi, dan ancaman terhadap keamanan negara seharusnya masuk dalam definisi terorisme.

Selain untuk memperjelas definisi terorisme, Arsul yakin frasa tersebut tidak akan membatasi aparat penegak hukum dalam bertindak. “Frasa ini tidak akan melimitasi kerja-kerja penegak hukum di lapangan,” ujar Arsul Sani dalam rapat Tim Perumus RUU Antiterorisme, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2019).

Menurut Arsul, frasa tersebut harus dicantumkan agar aparat penegak hukum bisa membedakan antara tindak pidana biasa dan terorisme. Di sisi lain, agar tidak menyulitkan aparat penegak hukum, definisi terorisme bisa diterapkan secara kumulatif. Artinya, aparat bisa bertindak jika salah satu unsur dalam definisi terorisme itu terjadi, misalnya suatu tindakan mengakibatkan korban dengan jumlah yang banyak atau merupakan gangguan keamanan.

“Karena bisa juga tidak ada motif politik ideologi, tapi merupakan gangguan keamanan,” kata Arsul.

Sebelumnya, Tim Panja Pemerintah revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) ingin frasa motif politik, ideologi dan ancaman negara dalam definisi terorisme. Akan tetapi pemerintah menyepakati frasa tersebut dimasukkan ke dalam bagian penjelasan umum dan tidak perlu dimasukkan dalam batang tubuh. (Oky)