Sejarah

Sejarah

ilustrasi partai persatuan pembangunan

Partai Persatuan Pembagunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai Rumah Besar Umat Islam.”

PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah;

– KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
– H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
– Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
– Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
– Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka’bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peratururan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Kabah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998. Walau PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitemen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung 2011 bahwa: Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wataala.”

Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH yang menjabat sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai tahun 1978. Selain jabatan Ketua Umum pada awal berdirinya PPP juga mengenal presidium partai yang terdiri dari KH.Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs.H.Th.M.Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing sebagai Wakil Presiden.

Ketua Umum DPP PPP yang kedua adalah H. Jailani Naro, SH. Dia menjabat dua periode. Pertama tahun 1978 ketika H.Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam Muktamar I itu Naro terpilih lagi menjadi Ketua Umum DPP PPP.

Ketua Umum DPP PPP yang ketiga adalah H. Ismail Hasan Metareum, SH, yang menjabat sejak terpilih dalam Muktamar II PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar III tahun 1994.

Ketua Umum DPP PPP yang keempat adalah H. Hamzah Haz yang terpilih dalam Muktamar IV tahun 1998 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar V tahun 2003.

Ketua Umum DPP PPP yang kelima adalah H. Suryadharma Ali yang terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007 yang diselenggarakan di Ancol Jakarta. H. Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali menjadi Ketua Umum untuk Masa Bakti 2011-2015 melalui Muktamar VII PPP 2011 di Bandung.

Ketua Umum DPP PPP yang keenam adalah Ir.H.M. Romahurmuziy, MT yang terpilih dalam Muktamar VII Tahun 2016 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta untuk Masa Bakti 2016-2021. Ir.H.M. Romahurmuziy.MT mengundurkan diri pada tahun 2019, adapun Plt. Ketua Umum DPP PPP sampai terselenggarnya Muktamar VIII adalah Ir.H. Suharso Monoarfa.

PPP sudah mengikuti sebanyak sepuluh kali Pemilu sejak tahun 1977 sampai 2019 dengan hasil yang fluktuatif, turun naik.

1. Pada Pemilu 1977 PPP meraih 18.745.565 suara atau 29,29 persen. Sedangkan dari sisi perolehan kursi, PPP mendapatkan 99 kursi DPR RI

2. Pada Pemilu 1982 PPP meraih 20.871.800 suara atau 27,78 persen. Dari perolehan kursi, PPP mendapatkan 94 kursi DPR RI

3. Pada Pemilu 1987 PPP meraih 13.701.428 suara atau 15,97 persen. Sedangkan dari perolehan kursi, PPP meraih 61 kursi DPR RI

4. Pada Pemilu 1992 PPP meraih 16.624.647 suara atau 14,59 persen. Dari sisi perolehan kursi PPP meraih 62 kursi DPR RI

5. Pada Pemilu 1997 PPP meraih 25.340.028 suara atau 22,43 persen. Sedangkan dari sisi perolehan kursi, PPP meraih 89 kursi DPR RI

6. Pada Pemilu 1999 PPP meraih 11.329.905 suara atau 10,71 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP meraih 58 kursi DPR RI

7. Pada Pemilu 2004 PPP meraih 9.248.764 atau 8,14 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP tetap meraih 58 kursi DPR RI

8. Pada Pemilu 2009 PPP meraih 5.533.214 suara atau 5,32 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP memperoleh 38 kursi DPR RI

9. Pada Pemilu 2014 PPP meraih 8.157.488 suara atau 6,53 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP memperoleh 39 kursi DPR RI

10. Pada Pemilu 2019 PPP meraih 6.323.147 suara atau 4,52 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP memperoleh 19 kursi DPR RI

Struktur

AD & ART

Visi & Misi

Visi PPP
Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri di atas, maka visi PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta

[read more]

Prinsip Perjuangan

PRINSIP PERJUANGAN PPP

1. Prinsip Ibadah: PPP senantiasa berupaya mendasari perjuangannya dengan prinsip ibadah, dalam arti yang seluas-luasnya yaitu untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu Wata’ala. Oleh karena itu, seluruh kegiatan berpolitik jajaran partai adalah merupakan

[read more]
Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965

Jenis Kelamin

Pria

Alamat

Jl. Pangeran Diponegoro No.60, RT.1/RW.2, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310