Sekjen PPP: Perppu Ormas, antara Catatan Pemerintah dan Legislasinya

162

PPP.OR.ID – Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arsul Sani membeberkan, syarat diajukan Perppu Ormas menjadi UU yang disetujui pemerintah. Politisi Senior PPP itu juga mengatakan pemerintah tidak keberatan.

“Pada saat kami bertemu dengan pemerintah, pada saat itu ada Pak Menko Polhukam (Wiranto), Pak Mensesneg (Pratikno), dan Pak Menkum HAM (Yasonna Laoly),” ungkap Arsul di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Lanjut Arsul mengatakan, ketiga Menteri sebagai perwakilan pemerintah itu tidak keberatan bila DPR menggunakan hak legislasi untuk merevisi. Arsul juga menyebut catatan dari pemerintah juga akan dilakukan.

“Beliau-beliau itu tidak berkeberatan kalau memang fraksi di DPR menggunakan hak legislasinya untuk melakukan revisi,” tandasnya.

Fraksi PPP setuju Perppu Ormas dijadikan UU, tapi dengan catatan. Hal tersebut dengan pertimbangan banyaknya aspirasi masyarakat terkait keberadaan Perppu Ormas yang harus diakomodir. (oky)