Soal Dana Saksi Dibiayai APBN, PPP Lihat Kemampuan Negara

56
PPP
Foto : Istimewa

PPP.OR.ID , Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak soal dana saksi dibiayai APBN. Badan Anggaran (Banggar) DPR telah membahas usulan dana saksi parpol sebesar Rp3,9 triliun.

Anggota Komisi II Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi mengatakan, sejak awal PPP prinsipnya melihat kemampuan keuangan negara. “Jika mampu maka boleh, tapi kalau tidak mampu jangan dipaksakan,” kata Wasekjen PPP seperti dilansir Medcom.id, Kamis, (25/10).

Dia melanjutkan, dana saksi yang ditanggung APBN untuk mengurangi keuangan politik yang mahal. Sehingga kelak, parpol tak usah pusing soal mencari dana politik.

“Akibatnya, banyak politisi terjerat hukum. Sementara dana banpol tidak bisa dibuat dana saksi, sedangkan kas parpol tak mencukupi,” bebernya.

Lebih lanjut Baidowi mengatakan, kelak dana saksi yang berasal dari APBN hanya boleh dikelola Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dana tersebutpun diberikan langsung ke saksi parpol yang hadir di tempat pemungutan suara (TPS). (Sk)