Soal Peraturan Tunagrahita Memilih, Ketum PPP : Harus Ada Rekomendasi Dokter

43
PPP
Foto : Istimewa

http://PPP.OR.ID , Jakarta Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy menuturkan peraturan soal tunagrahita bisa memiliki hak pilih dalam Pemilu, harus dibarengi dengan keputusan dari dokter jiwa. Jika tidak memiliki kesadaran dalam menentukan pilihan, maka tidak bisa dipaksakan untuk memilih.

“Pertama yang diperlukan adalah rekomendasi dari dokter (jiwa) karena yang memiliki kapasitas memeriksa kondisi kejiwaan. Apakah masih memiliki kesadaran atau tidak dan mampu dalam kapastitas sebagai pemilih,” kata pria yang akrab disapa Gus Rommy itudi Brebes, Minggu (25/11/2018).

Sebelum didaftarkan sebagai pemilih, lanjut Gus Rommy, sebaiknya dilakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan terlebih dulu. Jika hasil pemeriksaan dianggap bisa memilih, maka perlu diberi surat rekomendasi kepada orang gila tersebut.

Dia mencontohkan, dalam ajaran Islam jika seseorang sudah mukallaf atau akil baligh maka dianggap sudak membedakan hal hak yang benar dan salah. Demikian pula seseorang yang akan memilih dalam pemilu.

“Jadi bila seseorang tidak bisa membedakan mana benar dan salah, berarti belum memiliki kapasitas sebagai pemilih dan negara tidak bisa memaksakan untuk (tunagrahita) menjadi pemilih,” tegasnya. (Sk)