Soal TKA, Fraksi PPP Minta Pemerintah Buat Rumusan Limitatif

43

PPP.OR.ID – Diketahui, Presiden Joko Widodo tengah mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Hal itu dilakukan, untuk mengatur TKA di seluruh Kementerian dan Lembaga yang ada.

Terkait dengan itu, Anggota Komisi IX DPR-RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Okky Asokawati menilai, dalam hal ini pemerintah cukup serius menanganinya, sebab akan ada perubahan peraturan soal tata cara masuknya TKA ke Indonesia.

Menurut beliau, meski prosedur adsministrasi untuk masuknya TKA ke Indonesia sangat sulit, namun tetap terbuka untuk diperdebatkan.

“Baik di UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan maupun Permenaker Nomor 16 Tahun 2015, justru mengatur prosedur masuknya TKA ke Indonesia. Bilamana ada aturan administrasi, tentu dimaksudkan untuk proteksi tenaga kerja domestik,” ujarnya beliau, Senin (12/3/2018).

Senada dengan itu, Okky Asokawati mengungkapkan, bahwa aspirasi yang muncul di sektor yang relatif baru seperti e-commerce di Tanah Air, disebabkan oleh kurangnya SDM di bidang digital, sehingga harus direspons oleh perumus kebijakan.

Beliau berpendapat, jika hal tersebut yang menjadi landasan rencana perubahan peraturan soal TKA oleh pemerintah, tentu hal itu dapat dipahami. Kendati merekrut TKA, tetap harus ditempatkan di opsi kedua.

“Opsi pertama dengan tetap memprioritaskan SDM dari Tanah Air, baik yang berdomisili di Indonesia maupun WNI yang berdomisili di luar negeri. Pemerintah dapat memanggil anak-anak terbaik negeri ini untuk berkiprah di dalam negeri,” jelas beliau.

Okky Asokawati melanjutkan, atas dasar kebutuhan SDM di sektor-sektor yang relatif baru tersebut, pemerintah dapat merumuskan perubahan prosedur masuknya TKA ke Indonesia dengan membuat aturan yang limitatif.

Lebih konkretnya, dengan penyebutan bidang atau sektor yang dimaksud, pemerintah dapat mengubah aturan prosedur masuknya TKA ke Tanah Air.

“Rumusan limitatif ini untuk memastikan perubahan prosedur masuknya TKA, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan di sektor-sektor yang memang dari sisi SDM tidak tersedia didalam negeri,” tegas beliau.

Begitu pula, beliau mengingatkan agar pemerintah tetap harus hati-hati dalam mengubah aturan soal prosedur masuknya TKA ini. Sebab, suara publik yang cukup kritis atas maraknya TKA ke Indonesia harus menjadi perhatian seksama bagi pemerintah.

“Sikap kehati-hatian tersebut dapat diwujudkan dengan membuat aturan yang limitatif, khususnya terkait bidang apa saja yang dipermudah,” pungkas beliau.

Dengan begitu, semua dapat memastikan aturan yang diubah tidak menciderai rasa keadilan publik. (Ch)