Struktur

Struktur

ilustrasi partai persatuan pembangunan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH - 10 .AH.11.01 TAHUN 2018

TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAJ PERSATUAN PEMBANGUNAN

MASA BAKTI 2016-2021

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1889/PEM/DPP/IX/2018, tanggal 06 September 2018, hal Pendaftaran Perubahan Susunan Kepengurusan Harian OPP PPP Masa Bakli 2016-2021;

b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut  pada  huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik  yang  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukuum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Daftar Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Perubahan Pusat partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 480 l) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran  Negara Republik  Indonesa Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Nomor  29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia  (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nornor 186);
  5. Peraturan Menteri Hukurn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25).

 

Sejarah

Partai Persatuan Pembagunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatu

[read more]

AD & ART

KETETAPAN

MUKTAMAR VIII PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

NO: 07/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2016

[read more]

Visi & Misi

Visi PPP
Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri di atas, maka visi PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta

[read more]

Prinsip Perjuangan

PRINSIP PERJUANGAN PPP

1. Prinsip Ibadah: PPP senantiasa berupaya mendasari perjuangannya dengan prinsip ibadah, dalam arti yang seluas-luasnya yaitu untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu Wata’ala. Oleh karena itu, seluruh kegiatan berpolitik jajaran partai adalah merupakan

[read more]