Upaya Ketum PPP memperbaiki Roudhotul Athfal

61

PPPP.OR.ID – Lembaga pendidikan RA (Raudhatul Athfal) di Indonesia memang belum mendapat banyak perhatian dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, tingkat kesejahteraan pengajar dan lembaga pendidikan tersebut masih memperihatinkan dan jauh dari kondisi ideal.

“Pemerintah hanya memberikan kucuran dana ke desa kepada kepala Desa untuk PAUD. Bangunannya megah dan fasilitas memadai, kondisi tersebut jauh dari RA (Raudhatul Athfal) yang tidak pernah menerima bantuan.” hal ini diungkapkan Umu Rosidah sebagai ketua IGRA (Ikatan Guru Raudhatul Athfal) dalam acara Seminar Nasional IGRA yang berlangsung di Banjarnegara, Minggu, 13 Agustus 2017.

Umu Rosidah menambahkan, sejak 2013 guru-guru RA tidak pernah lagi menerima kucuran dana APBN maupun APBD I/II. Kondisi memperhatikan tersebut sudah diadukan kepada Bupati dan DPRD. Namun, belum mendapat respon untuk audiensi.

Lebih jauh Umu menyampaikan kesulitan guru RA tidak hanya masalah bantuan pemerintah yang tidak pernah diterima. Namun, sangat banyak guru RA yang bukan pegawai negeri sipil.

Di Banjarnegara, misalnya, dari 783 guru RA, hanya 18 orang yang berstatus PNS. Sisanya berstatus wiyata bakti atau guru swasta yang menerima honor seadanya per bulan, dan terkadang tidak diterima 12 bulan penuh. Sementara itu, mereka harus mengajar sedikitnya 10.028 anak didik.

Kondisi memperihatikan tersebut mendapat tanggapan dari M Romahurmuziy yang hadir dalam acara Seminar Nasional IGRA di Banjarnegara. M Romahurmuziy atau yang akrab disapa Gus Romi adalah adalah anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan. Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VII dengan cakupan Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Sebagai Wakil Rakyat M. Romahurmuziy merasa mempunyai tangung jawab menyuarakan aspirasi rakyat, salah satunya dengan kondisi memperihatinkan lembaga RA di Indonesia yang kurang mendapatkan perhatian pemerintah selama ini.

M Romahurmuziy yang juga menjabat sebagai ketua umum DPP PPP mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Agama Lukman Hakim yang merupakan kader militan PPP terkait kondisi dan problematika lembaga pendidikan RA. Menurut Romahurmuziy, pemerintah sudah memberikan bantuan dalam bentuk dana desa yang dialokasikan dari dua sumber, yaitu dari kementrian dan nonkementrian.

Keterbatasan anggaran dana desa bersumber dari kementerian, dan wajib dialokasikan untuk pendidikan nasional, ibtidaiah, dan tsanawiyah, sehingga RA tidak mendapatkan jatah. Ia memperkirakan pada tahun depan anggaran diperlonggar dan siap untuk disalurkan bertahap ke lembaga pendidikan RA.Adapun dana desa yang bersumber dari nonkementerian, menurut dia, memang disebutkan alokasinya untuk pendidikan anak usia dini yang berada di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

Pemahaman para kepala desa dalam alokasi dana tersebut pun beragam, ada yang menanggap dana tersebut termasuk ditujukan bagi pendidikan RA, adapula yang memandang pendidikan RA tidak termasuk di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan. Pemahaman para kepala desa ini juga bergantung pada upaya konsultasi mereka dengan dinas pendidikan daerah serta bupati setempat. Solusi dari kondisi tersebut, menurut Romahurmuziy, harus ada upaya pola kordinasi yang baik antara pejabat di level daerah, para anggota DPRD perlu berkomunikasi dengan bupati setempat agar memfasilitasi anggaran bagi RA, baik untuk tenaga pengajar maupun fasilitas pendidikannya.

Di sisi lain, Romahurmuziy juga berjanji melakukan upaya-upaya pada level pusat, berdiskusi dengan Menteri Agama untuk mendorong penerbitan peraturan pemerintah yang mengatur secara jelas mengenai penyaluran dana desa bagi pendidikan RA agar tidak menimbulkan pemahaman beragam.

Melihat kondisi pendidikan RA, khusunya terkait dengan tenaga pengajar, Romahurmuziy mendorong agar guru-guru RA yang baru menempuh pendidikan tingkat SMA/ MA secepatnya menempuh pendidikan hingga strata satu. Hal tersebut sebagai salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan data yang ada, dari total guru RA se-Indonesia yang jumlahnya lebih dari 300.000 tenaga pengajar, saat ini terdapat 157.026 atau 47,71 persen yang belum bergelar S-1. Kita harus meningkatkan dahulu kualitas pendidikan guru, baru kualitas didik anak meningkat, ujar Romahurmuziy.