Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Anas Thahir: Impor Guru Besar, Pemerintah Harus Hati-hati

03 Mei 2018 - 17:37:02 | 78

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Rencana pemerintah untuk mengimpor dosen asing dalam jumlah yang lebih besar mendapat tanggapan serius dari anggota komisi X DPR-RI, Anas Thahir

“Jika pemerintah ingin melanjutkan program impor dosen dan guru besar asing, apalagi dalam jumlah yang lebih besar, hendaknya dilakukan dengan hati-hati, sangat selektif dan bertahap. Sebab, kalau tidak, rencana ini disamping hanya akan mengundang kegaduhan di kalangan perguruan tinggi lokal, kita juga akankehilangan banyak energi untuk perdebatan yang tidak-tidak akibat pro-kontra karena persiapan yang kurang matang,” papar beliau.

Anggota komisi X dari Dapil Jawa Timur 3 itu menjelaskan, pemerintah memang tidak mungkin lagi menutup diri dengan menolak total kehadiran dosen asing di Indonesia. Sebab, negara kita sudah terikat dengan kesepakatan WTO tentang kerjasama perdagangan internasional, termasuk di dalamnya bidang jasa dan pendidikan. 

Namun demikian, pemerintah tetap berkewajibaan untuk memberikan proteksi secukupnya bagi keberlangsungan pendidikan tinggi dalam negeri. 

“Kehadiran dosen dan guru besar asing harus benar-benar bisa memberikan nilai tambah bagi penguatan standar mutu perguruan tinggi dalam negeri, bukan malah sebaliknya kita akan tercerabut dari akar budaya Indonesia yang asli,”lanjut beliau.

Anas Thahir menjelaskan, impor dosen asing itu penting sebagai pelacut untuk memperbaiki tradisi akademik mahasiswa Indonesia. Sekaligus sebagai bentuk pengembangan perguruan tinggi menuju kelas dunia. Tetapi, jangan sampai terjadi kahadiran dosen asing ini justru mengakibatkan dosen lokal merasa terpinggirkan akibat perbedaan perlakuan, perbedaan gaji dan perbedaan tradisi yang kontras. 

Sebaliknya, pemerintah harus mampu membangun sinergi yang saling melengkapi dan saling memperkuat agar transformasi ilmu pengetahuan, pertukaran pengalaman dan penguatan tradisi akademik bagi masing-masing pihak bisa benar-benar berjalan sesuai harapan.

Senada dengan itu, Anas Thahir juga mengingatkan bahwa sejauh ini pemerintah belum memiliki data alokasi dan kebutuhan guru secara nasional. Padahal, selama ini pemerintah sudah gembar-gembor, menghadapi tahun 2018 negara akan kekurangan sejumlah 980 orang guru. 

Hal itu belum lagi ditambah dengan 300 ribuan guru yang segera pensiun. Sehingga kalau ditambahkan jumlahnya akan lebih dari satu juta guru yang perlu dilakukan pengangkatan pada tahun 2018.

“Hal ini sangat terlambat. Persoalan kekurangan guru, atau penumpukan di satu sekolah dan kekurangan di sekolah lain pada satu sisi, dirasakan bukan hanya terjadi di satu atau dua tahun ini saja, tetapi sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun,” tegas beliau.

Selain itu, beliau menegaskan, sampai hari ini pemerintah masih belum punya basis data yang baik. Dalam kesempatan tersebut, Anas  juga mempertanyakan akurasi data pokok pendidikan yang dimiliki Kemendikbud, yang menurut analisa dewan di Komisi X data pokok pendidikan yang ada selama itu ternyata belum sepenuhnya akurat.

“Bahkan saya curiga, di beberapa tempat data tersebut sengaja dikelirukan atau sengaja dibuat tidak akurat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau memang demikian, maka efeknya akan semakin banyak pembangunan yang menumpuk di satu sisi dan kekurangan di sisi lainnya,” ujar beliau.

Anas menyampaikan, jalan keluar yang harus dilakukan pemerintah adalah perlu membentuk lembaga bersama, agar persoalan itu tidak hanya diserahkan kepada Kemendikbud. Sebab pada kenyataannya, Kemendikbud selama bertahun-tahun tidak serius atau tidak mampu menyelesaikan persoalan itu.

“Padahal kita sudah sangat serius untuk mengalokasikan anggaran yang 20 persen untuk pendidikan. Tetapi kalau dari sektor data pokoknya tidak serius, saya yakin tujuan pendidikan kita tidak akan pernah berhasil,” jelas beliau.

Menurut beliau, guru adalah faktor terpenting dari keseluruhan proses pendidikan yang berjalan. Bahkan lebih penting dari kurikulum, dan lebih penting juga dari metodologi mengajar.

“Kurikulum itu penting, tetapi yang lebih penting adalah metodologi mengajar. Metodologi mengajar penting, tetapi guru masih lebih penting dari metodologi mengajar. Pada lembaga bersama yang perlu dibentuk itu, nantinya masing-masing lembaga akan saling mengawasi, mengontrol dan melengkapi,” tutup beliau.


Oleh: Anas Thahir

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP





Login Member

Kumpulan Rubrik



Rubrik Hukum
       Konsultasi Hukum
       Pos Pengaduan Publik
Rubrik Agama
       Hikmah
       Kajian Kitab
       Khazanah
       Khotbah
       Tokoh Tokoh Islam
       Konsultasi Agama
       Doa Harian
       Humor
       Kabar Islam
Rubrik Organisasi
       KTA Online
       Konsultasi Organisasi
Rubrik Seni
       Film
       Musik
       Acting
Ruang Usaha
DPLN (LN)
Bela Negara
Teknologi Tepat Guna
Hijabers dan Fashionista
Petiga TV