Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Bolehkah Mantan Narapidana Tipikor Menjadi Caleg ?

20 April 2018 - 14:30:55 | 364

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Pesta demokrasi untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019 sudah didepan mata dan digelar serentak tepatnya hari Rabu, tanggal 17 April Tahun 2019. Sekarang sudah masuk pada tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dimulai pada tanggal 26 Maret sampai 21 Sepetember 2018. Tahapan penjaringan bakal calon anggota legsilatif ini telah dibuka secara internal oleh partai politik peserta Pemilu guna menempatkan bakal calon legislatif yang akan mengisi alokasi kursi dari setiap dapil yang telah ditetapkan, tentu dalam proses pengisian daftar caleg tersebut dilakukan seleksi baik secara administrasi, wawancara dan psikotes berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang dibuat oleh Penyelenggara Pemilu (KPU). 

Dalam penjaringan bakal calon legislatif yang sedang berjalan oleh partai politik peserta Pemilu itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat Rancangan Peraturan Baru teknis pencalonan legislatif kepada Komisi II DPR RI dan Pemerintah terkait Larangan kepada mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi Calon Legislatif Tahun 2019 yang akan datang. Argumentasi KPU terkait pelarangan itu bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU diberikan hak oleh Undang-undang secara mandiri membuat Peraturan (PKPU) yang menurutnya perlu dan sejalan dengan kebutuhan di lapangan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Pemilu yang berlaku, KPU juga menjadikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagai acuan untuk menyusun larangan bagi mantan narapidana korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2019, dimana Undang-undang tersebut mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Argumentasi lainnya ini merupakan upaya untuk membuat pemilu itu lebih baik. 

Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, upaya KPU untuk membuat aturan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif merupakan bagian dari membangun integritas peserta pemilu. Juga untuk menjawab kebutuhan masyarakat luas atas pengaturan pemilu yang berpihak kepada gerakan antikorupsi. Karena kasus korupsi, terorisme, dan narkotika merupakan jenis tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime), sehingga mantan narapidana kasus-kasus diatas sepatutnya dinilai tidak layak menjadi wakil rakyat, dan semua pihak harus ambil bagian untuk memeranginya. 

Menurut Mahfud Md, larangan itu merupakan sanksi sosial dan sekaligus sanksi politik bagi para mantan koruptor. Indonesia memang sebaiknya meniru negara-negara lain untuk menyaring/menjaring setiap calon yang ingin menduduki posisi penting dalam jabatan publik termasuk Anggota Dewan. Sebelumnya, bahwa Indonesia pernah menerapkan hal tersebut melalui hukum yang diwariskan oleh Belanda. Namun, hukum itu direvisi sehingga membolehkan mantan narapidana bisa kembali mengikuti Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Umum dengan ketentuan hukuman yang terima atau yang jalani tidak lebih dari lima tahun. 

Keinginan Komisi Pemiliahan Umum (KPU) diatas, tentu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 240 Ayat (1) huruf g, yang berbunyi:

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Berdasarkan dari ketentuan dalam pasal 240 Ayat (1) huruf g tersebut, bahwa tidak terdapat ada larangan mantan narapidan pada kasus apapun dilarang menjadi calon legislatif. Apalagi mantan narapidana tersebut telah selesai menjalani masa hukumannya atau menebus seluruh kesalahannya, dalam artian seseorang yang telah terbebas dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya maka menurut undang-undang diatas, maka orang tersebut semestinya hak sipilnya sama dengan orang yang tidak pernah menjalani hukuman (narapidana) yaitu hak untuk dipilih. Bukankah prinsip keadilan dan atau kesetraan (a qual) dijamin oleh undang-undang?.

Maka dari itu saya berpendapat yang pertama, bahwa mantan narapidana korupsi tetap punya hak yang sama untuk dipilih dalam kontestasi demokrasi, selama hak politiknya tak dicabut oleh pengadilan. Dan keputusan mengenai hak mantan narapidana korupsi tersebut harus diputuskan melalui pengadilan, karena narapidana kasus korupsi telah dihukum, dan dicabut pula hak politiknya maka disitulah letak keadilan itu ditegakkan. Kemudian bahwa tidak semua yang pernah dan sedang menjalani hukuman kasus tindak pidana korupsi hak-hak politinya tidak dicabut, maka oleh karena itu mereka tetap berhak untuk dipilih. 

Kedua, bahwa pelarangan itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), itu sama saja mencabut hak asasinya. KPU mestinya dalam membuat suatu peraturan harus memperhatikan apa yang menjadi kesepakatan dalam Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dengan penetapan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. Diantaranya memuat hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, dari poin yang tercantum dalam ratifikasi tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia sejatinya mengemban dua kepentingan sekaligus. Yaitu sebagai “politik HAM” dalam hal ini pencitraan, juga sebagai solusi untuk memperbaiki sejarah yang buruk akan penegakan HAM di tanah air.

KPU telah membuat draf aturan pelarangan tersebut untuk dibahas bersama DPR dan Pemerintah,dalam draf itu dinyatakan bahwa mantan narapidana korupsi tidak diperbolehkan untuk boleh mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, selain ada juga dalam drafnya bahwa seseorang yang jadi tersangka dan masih dalam menjalani proses hukum maka orang tersebut masih bisa dicalonkan menjadi caleg. Kemudian KPU menyiapkan dua opsi yang tentu sesuai dengan rancangan PKPU tentang Pencalonan, yakni opsi pertama, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf j rancangan PKPU menyebutkan bakal calon anggota legislatif (caleg) bukan mantan narapidana korupsi. Dan opsi yang kedua bahwa KPU memberikan persyaratan kepada partai politik peserta pemilu untuk merekrut calon legislatif harus berasal dari orang yang bersih, artinya terbebas dari orang-orang yang terpidana kasus-kasus korupsi. Kalau berdasarkan kedua opsi yang ditawarkan oleh KPU tersebut, saya lebih setuju bahwa aturan pelarangan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang diatasnya, dan lebih memilih opsi menyerahkan kepada partai politk untuk menyeleksi dan mengatur persyaratan melalui mekanisme secara internal dalam perekrutan bakal calon legislatif apakah mantan narapidana tipikor dibolehkan atau dilarangmenjadi calon legislatif/wakil rakyat. Dan kalua KPU tetap mau memberlakukan Peraturan itu seharusnya dilakukan dulu revisi terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana hak untuk merevisi atau membuat suatu UU adalah kewenangan DPR dan Pemerintah.


Oleh: Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi.











Login Member

Kumpulan Rubrik



Rubrik Hukum
       Konsultasi Hukum
       Pos Pengaduan Publik
Rubrik Agama
       Hikmah
       Kajian Kitab
       Khazanah
       Khotbah
       Tokoh Tokoh Islam
       Konsultasi Agama
       Doa Harian
       Humor
       Kabar Islam
Rubrik Organisasi
       KTA Online
       Konsultasi Organisasi
Rubrik Seni
       Film
       Musik
       Acting
Ruang Usaha
DPLN (LN)
Bela Negara
Teknologi Tepat Guna
Hijabers dan Fashionista
Petiga TV