Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Pendidikan Vokasi Untuk Menghasilkan SDM Indonesia yang Berdaya Saing di Era Revolusi Industri 4.0

04 Mei 2018 - 13:32:42 | 120

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Konstitusi Republik Indonesia yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain mengatur bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan juga mengamanahkan pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 5 UUD 1945). 

Kemudian ditegaskan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Dengan pendidikan, sebuah bangsa bisa bermartabat, mandiri, dan kompetitif.
Bila pemerataan akses pendidikan ke berbagai daerah pelosok tidak signifikan, pembangunan manusia dengan karakter budaya tertentu tidak akan menyentuh aspek identitas yang akan mengarahkan kita pada esensi nasionalisme.

Penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung pembangunan nasional, memerlukan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan. Demikian pula halnya dalam pembangunan pendidikan. 

Sejak kemerdekaan hingga saat ini, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diatur dalam suatu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang seyogyanya akan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman. Undang-Undang yang pertama adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan Nasional. Undang-undang yang berkaitan dengan Pendidikan diantaranya Undang-UndangNo. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang saat ini dalam proses revisi oleh DPR dan termasuk dalam program prioritas perubahan (Prolegnas) 2018 dijabarkan pula dalam berbagai peraturan pelaksanaan sepertiPerpres No.87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Antara mutu dan pemerataan pendidikan memang dapat diibaratkan dengan dua sisi mata uang. Satu sisi dapat dibedakan dengan sisi yang lain, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Mutu pendidikan kini harus menjadi tujuan akhir dari semua strategi dasar pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan. Mulai dari strategi pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Pemerintah bersama DPR terus berusaha mewujudkannya, dengan kewenangan yang dimiliki dalam hal membuat regulasi maupun kebijakan yang dirumuskan dalam satu standar nasional mutu pendidikan, dan tentunya semua elemen masyarakat, stake holder Pendidikan ikut berperan demi kemajuan Pendidikan Indonesia.

“Pemimpin Perguruan Tinggi wajib mendukung inovasi untuk menghadapi perubahan global dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Indonesia yang kreatif, inovatif, dan kompetitifî (Joko Widodo, 2017).” 

Pidato Presiden RI tersebut dikutip Menristekdikti sebagai entry point saat paparan Kebijakan Nasional Pendidikan Tinggi Menghadapi Revolusi Industri 4.0 bulan Januari tahun ini, yang juga disampaikan saat rapat kerja dengan DPR RI yang membidangi Pendidikan. Pernyataan yang sangat tepat. Mengingat ketenagakerjaan Indonesia dari Agustus 2017, berdasar data BPS sebanyak 121,02 juta orang penduduk bekerja dan masih terdapat 7,04 juta orang menganggur. 

Presiden Jokowi dalam kesempatan pidatonya di acara Industrial Summit 2018 mengungkapkan, revolusi industri 4.0 akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru dan menjadi lompatan besar bagi ekonomi Indonesia. Namun faktanya, saat ini dibandingkan kondisi setahun yang lalu, tingkat pengangguran terbuka pada tingkat pendidikan Sarjana, Diploma, dan SMK mengalami peningkatan. Artinya, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap yang jumlahnya cenderung meningkat. 

Jika upaya revitalisasi pendidikan kejuruan yang telah dicanangkan pemerintah tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka angka pengangguran akan semakin tinggi. Timbul pertanyaan, untuk menyiapkan Sumber daya Manusia Indonesia agar bisa bersaing dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, era internet atau digitalisasi, era robot. Dan apakah pendidikan di Indonesia siap memfasilitasinya?.

Revolusi Industri 4,0 diartikan sebagai lompatan teknologi di bidang industri yang lebih efisien, efektif dan serba otomatif yang dikendalikan oleh robot dan kemampuan teknologi internet yang saat ini disebut dengan era digitalisasi. Revolusi Industri 1.0 sebelumnya diawali dengan penemuan mesin uap di abad 16 ke abad 17, kemudian revolusi industri 2.0 dimotori oleh pemanfaatan listrik, dan seri 3.0 dipicu pengembangan semi konduktor dan otomatisasi industri. 

Revolusi Industri tidak hanya berdampak perubahan cepat atau kemajuan teknologi yang berimbas kemudahan produksi atau efisiensi bekerja, tapi berdampak pada pola hidup dan budaya masyarakat yang tentunya berdampak positif dan negatif .

Optimisme dari dampak Revolusi Industri bagi Indonesia adalah penciptaan aneka lapangan kerja baru, dalam studi yang dilakukan oleh McKinsey di Prancis selama 15 tahun terakhir membuktikan bahwa 500 ribu pekerjaan hilang akibat perkembagan teknologi internet, tapi disisi lain internet justru menciptakan 1,2 juta lapangan kerja baru di Prancis, begitu juga di Amerika Serikat, kekhawatiran akan terjadi pengangguran baru besar-besaran akibat era robot dan internet tidak terbukti. 

Timbul pertanyaan bagaimana dengan Indonesia, mengingat tingkat inovasi Indonesia masih di peringkat 87 dunia, fakta menunjukkan pengangguran terbesar tingkat Sekolah Menengah adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yang merupakan sekolah vokasi persiapan tenaga kerja yang ahli. Sekolah vokasi merupakan solusi pemerintah dalam program pendidikan mengatasi masalah pengangguran. 

Sampai saat ini kita masih berkutat dengan masalah kompetensi Guru dan tunjangannya, masalah Ujian Nasional, pemerataan fasilitas sarana prasarana pendidikan yang seharusnya bisa diatasi dengan tingginya anggaran pendidikan di APBN dan APBD. Maka komitmen dan inovasi pemimpin daerah patut dipertanyakan terkait upaya peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan.

Mengutip pernyataan Ir. H. Romahurmuziy Anggota Komisi XI DPR RI (ekonomi, perbankan, industri) yang juga ilmuwan alumnus ITB, bahwa pemerintah perlu meningkatkan porsi belanja riset baik melalui skema APBN atau memberikan insentif bagi Perguruan Tinggi, dan Pendidikan Sekolah Vokasi menjadi suatu keharusan agar tenaga kerja bisa langsung siap masuk ke dunia Industri. 

Saya setuju dengan pernyataan beliau, tapi ada permasalahan cukup serius yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan vokasi di Indonesia saat ini. Pelaksanaan pendidikan vokasi di Indonesia dilakukan oleh Sekolah Menegah Kejuruan, Politeknik, dan Universitas yang memiliki program pendidikan vokasi. Perkembangan industri begitu pesat, tapi lajunya sering tidak mampu diikuti pendidikan kejuruan dari sisi prasarana, sarana, teknologi, kurikulum, maupun kompetensi gurunya. Guru sebagai pemegang kunci keberhasilan pendidikan, tidak semuanya mampu mengembangkan diri dengan pengetahuan dan keterampilan terkini. Akibatnya, lulusan pendidikan kejuruan mayoritas masih bersifat siap latih, belum siap kerja, dengan daya adaptabilitas yang relatif rendah.

Jika keadaan ini berkelanjutan, maka kondisi ketenagakerjaan kita akan semakin terpuruk. Terlebih di era revolusi industri 4.0 sekarang ini, di mana digitalisasi dan otomatisasi yang begitu cepat perkembangannya diterapkan di segala bidang. 

Jika tidak diantisipasi dengan tepat, kita akan kewalahan menghadapi masifnya tenaga kerja ahli dari luar negeri. Belum lagi hadirnya teknologi digital, robot yang memiliki kecerdasan buatan yang dapat menggantikan beberapa jenis pekerjaan manusia. 

Untuk menyikapi hal itu, inovasi dan investasi dalam pendidikan kejuruan perlu menjadi prioritas. Demikian pula peningkatan mutu pendidik khususnya pendidik di kejuruan perlu mendapat perhatian mengingat banyak Guru atau Pendidik di sekolah kejuruan yang jarang atau bahkan tidak pernah mendapat pelatihan terkait perkembangan teknologi terkini, yang harusnya difasilitasi pemerintah. Merekajuga mengeluhkan tentang buku, sarana penunjang di sekolah kejuruan yang tidak update atau ketinggalan jaman.

Pendapat dari DR. Widarto, M.Pd Dosen UNY, setidaknya ada dua alternatif model pendidikan kejuruan yang dapat ditawarkan untuk memadukan aspek hard skills dan soft skills secara komprehensif. (1) Pembelajaran pada aspek soft skills, dasar-dasar kejuruan, dan kewirausahaan dilaksanakan di sekolah, sedangkan pembelajaran aspek hard skills dilaksanakan di industri. (2) Pembelajaran aspek soft skills dilaksanakan di sekolah, sementara pendidikan aspek hard skills, dasar-dasar kejuruan, dan kewirausahaan dilaksanakan sambil praktik kerja di teaching factory.

Struktur kurikulum pendidikan di kejuruan harus dibuat sesederhana mungkin. Kurikulum berbasis industri menyiapkan sumber daya manusia yang profesional di bidangnya, memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan motivasi, potensi, dan bakatnya. Sekolah atau kampus juga harus kreatif bekerjasama melibatkan perusahaan, industri ekonomi kreatif untuk magang siswa/mahasiswa yang bertujuan mengembangkan SDM siswa/mahasiswa dan memperbesar peluang kerja setelah lulus nanti.

Perlu juga menjadi prioritas aspek pendidikan budi pekerti, akhlakul karimah pendidikan karakter juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktek dan tujuan pendidikan itu sendiri, untuk tetap menjaga budaya dan karakter bangsa Indonesia yang santunmenangkal akibat negatif dari perkembangan Industri yang pesat.

Pemerintah juga perlu menambah porsi anggaran, untuk meningkatkan mutu sarana prasarana SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, membangun Politeknik-Politeknik sesuai kebutuhan yang merata di seluruh Indonesia dan memperbesar beasiswa pendidikan mewujudkan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan tujuan bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.

Revolusi Industri 4.0 menjadi suatu keniscayaan yang harus siap dihadapi Bangsa Indonesia dengan rasa semangat dan optimis. Harapannya, pendidikan vokasi sebagai solusi menyiapkan SDM yang siap menghadapi era digitalisasi mendapatkan prioritas dan dukungan untuk pengembangan dan peningkatan kualitasnya. Sehingga menghasilkan lulusan yang bermutu yang siap skill dan mental mengerjakan kebutuhan industri, dan menciptakan lapangan kerja era jaman now di bidang ekonomi kreatif.


Oleh: Drs.H. Anwar Idris

Anggota Komisi X DPR RI-Fraksi PPP





Login Member

Kumpulan Rubrik



Rubrik Hukum
       Konsultasi Hukum
       Pos Pengaduan Publik
Rubrik Agama
       Hikmah
       Kajian Kitab
       Khazanah
       Khotbah
       Tokoh Tokoh Islam
       Konsultasi Agama
       Doa Harian
       Humor
       Kabar Islam
Rubrik Organisasi
       KTA Online
       Konsultasi Organisasi
Rubrik Seni
       Film
       Musik
       Acting
Ruang Usaha
DPLN (LN)
Bela Negara
Teknologi Tepat Guna
Hijabers dan Fashionista
Petiga TV