Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Polemik Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak

03 November 2017 - 17:56:25 | 294

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tengah digodok oleh Pemerintah dan Komisi XI DPR. Polemik mengenai hal itu bermunculan, mulai dari kecurigaan bahwa revisi ini akan membebani rakyat karena harus membayar pelayanan untuk menngenjot PNBP. UU ini sebenarnya sudah diusulkan untuk direvisi sejak tahun 2012 namun selalu mendapat penolakan. Usulan revisi kali ini tidak mendapat hambatan berarti sperti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan pembahasannya langsung masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) DPR tahun 2017.

Sebagaimana yang diberitakan Tempo.co, proses revisi itu ditandai sejak penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) UU tersebut oleh Komisi Keuangan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 18 Januari 2017. Menurut rencana revisi UU tersebut akan rampung sebelum Januari 2018, supaya dapat segera diaplikasikan untuk mendongkrak penerimaan pendapatan negara yang lebih besar ditahun berikutnya.

Berkenaan dengan revisi tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, pembahasan UU tersebut telah memasuki proses pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM). Jumlah masalah yang akan dibahas sekitar 600 DIM melingkupi berbagai bidang jasa pelayanan pemerintah. Bidang-bidang itu antara lain pelayanan umum, lingkungan hidup, pariwisata dan budaya, agama, pertahanan, keamanan dan ketertiban, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

Menurut data yang dihimpun, PNBP terbesar berasal dari sektor sumber daya alam (SDA) sempat tembus Rp240, 8 triliun pada tahun 2014. Namun, ditahu-tahun berikutnya mengalami tren penurunan yaitu Rp101 trilun tahun 2015 dan Rp64,9 triliun tahun 2016. Melihat realisasi tren PNBP yang menurun, memang perlu untuk melakukan langkah demi menyerap pendapatan lebih besar lagi atau minimal mencapai target yang dipatok tahun 2017 yaitu Rp250 triliun. Estimasi yang dipatok tersebut menyebutkan 0,1 persen atau 1,4 triliunnya berasal dari hibah.

Setalah melihat fakta dan pemaparan diatas apakah revisis UU PNBO menjadi solusi utamanya, tentu harus dikaji lebih jauh lagi. Kita memang menginginkan PNBP meningkat, tapi kita juga tidak ingin peningkatan itu diperoleh dengan membebani rakyat. Oleh karena itu semangat untuk mengejar pendapatan negara harus dilakuan dengan cara baik, adil dan tidak diskriminatif. Kalau bisa mengoptimalkan PNBP dari sektor sumber daya alam mungkin lebih baik.

Regulasi yang sedang diatur dalam revisi UU PNBP penting untuk mempertimbangkan nasib rakyat. Jika keinginannya adalah agar pengelolaan tidak terpecah dilembaga sendiri sehingga lebih teratur, transparan dan terintegrasi merupakan sebuah hal yang sangat bagus. Tetapi, kepentingan rakyat harus tetap terjamin utamanya bagi yang tidak mampu. Jangan sampai pelayanan terhambat karena tidak mampu membayar. Kita berharap jika revisi UU PNBP tetap dijalankan akan memberi danpak positif tidak sebaliknya. (ZA)





Login Member

Kumpulan Rubrik



Rubrik Hukum
       Konsultasi Hukum
       Pos Pengaduan Publik
Rubrik Agama
       Hikmah
       Kajian Kitab
       Khazanah
       Khotbah
       Tokoh Tokoh Islam
       Konsultasi Agama
       Doa Harian
       Humor
       Kabar Islam
Rubrik Organisasi
       KTA Online
       Konsultasi Organisasi
Rubrik Seni
       Film
       Musik
       Acting
Ruang Usaha
DPLN (LN)
Bela Negara
Teknologi Tepat Guna
Hijabers dan Fashionista
Petiga TV