Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

UU Ormas adalah Upaya Menghindari Madharat

01 November 2017 - 21:48:25 | 805

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Organisasi Masyarakat (Ormas) merupakan sebuah wadah berkumpul untuk menyatukan gagasan dan pemikiran demi mewujudkan tujuan tertentu. Di negara demokrasi termasuk Indonesia Ormas memiliki peran penting dan strategis dalam mendidik serta membiasakan masyarakat dalam bekerja sama. Keberadaan suatu Ormas juga menjadi alat ukur sejauhmana budaya demokrasi hidup dan berkembang dalam sebuah negara. Selain hal tersebut yang paling pokok adalah Ormas menjadi sarana komunikasi timbal balik, baik dalam lingkup internal oragnisasi ataupun ekternal organisasi dalam upaya mendorong terlaksana pembangunan nasional yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Demikianlah seharusnya Ormas berperan yaitu memberi dampak positif dalam kehidupan berbangsa dan negara. seperti dua sisi mata uang dibalik hal-hal positif tentu ada sisi negatifnya, bila keberadaan Ormas tidak diatur dan diberi rel yang benar. Bisa saja sebuah ormas menyebarkan faham yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mungkin juga dapat meresahkan dan mengancam hajat hidup orang banyak. Tentu hal-hal tersebut perlu dicegah agar tidak sampai terjadi, maka penting yang nmanya peraturan. 

Perppu Ormas No 2 tahun 2017 yang disahkan menjadi UU Ormas merupakan satu bentuk dari langkah pencegahan dari ancaman yang mengusik dan merongrong NKRI. Belakangan ini kita telah menyaksikan ada kelompok atau golongan yang terang-terangan mengatakan bangsa Indonesia sebagai bangsa thogut, ada pula yang secara terbuka menyatakan ingin mendirikan khilafah, juga bahaya kebangkitan komunis. Nah, oleh kerena ancaman dan bahaya tersebut Perppu Ormas disetujui menjadi UU Ormas dalam rngkah mencegah kemadharatan, yaitu bahaya perpecahan. Ini sama dengan apa yang dinyatakan dalam sebuah kaidah fiqih di ungkapkan “Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat". 

Para pendiri bangsa telah berjuang bersama ulama, santri dan berbagai golongan untuk mendirikan NKRI. Buah dari perjuangan mereka, kita sekarang ini dapat hidup dalam sebuah tatanan bangsa yang merdeka. Maka dari itu penting untuk menjaga dan mencegah bangunan NKRI, rumah kita bersama dari tindakan yang mencoba meruntuhkannya. Siapapun secara individu atau kelompok (Ormas) jika memiliki niatan mengoyak keutuhan NKRI harus dicegah. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah anugrah yang dapat menjadi titik temu dan perekat perbedaan bangsa yang fitrahnya sangat heterogen. 

Mencegah bangsa dari ancaman kehancuran merupakan tugas bersama. UU Ormas menjadi salah satu jalan, alat, media dan aturan untuk itu. Persetujuan terhadap UU Ormas juga tidak boleh dilakukan semerta-merta atau memebenarkan semua di dalamnya tanpa melihat serta mengkajinya. Secara sadar UU Ormas yang diberangkatkan dari Perppu Ormas penting dan harus dilakukan revisi, ini untuk menampung aspirasi dan membenahi apa yang sekiranya perlu. 

Menyetujui dan kemudian merevisi sebuah Perppu menjdai UU menunjukkan berjalannya dialektika politik. Artinya fungsi timbal balik antara Parlemen dan Pemerintah berjalan dengan baik. Juga menunjukkan kolaborasi yang bagus antar dua elemen negara jika kita mau melihatnya fair.

Hal yang penting direvisi sebagaimana yang diungkap oleh Fraksi Persatuan Pembangunan meliputi perlindunagn kebebasanberorganisasi, mengemukakan pendapat dan berekspresi. Kemudian dimungkinkannya sebuah Ormas untuk melakukan tindakan hukum bila merasa diperlakukan tidak adil. Selanjutnya adalah adanya kemungkinan untuk merevisi hal-hal yang dinilai menyimpang. Juga beberapa hal lainnya yang penting untuk dilakukan revisi. (ZA)





Login Member

Kumpulan Rubrik



Rubrik Hukum
       Konsultasi Hukum
       Pos Pengaduan Publik
Rubrik Agama
       Hikmah
       Kajian Kitab
       Khazanah
       Khotbah
       Tokoh Tokoh Islam
       Konsultasi Agama
       Doa Harian
       Humor
       Kabar Islam
Rubrik Organisasi
       KTA Online
       Konsultasi Organisasi
Rubrik Seni
       Film
       Musik
       Acting
Ruang Usaha
DPLN (LN)
Bela Negara
Teknologi Tepat Guna
Hijabers dan Fashionista
Petiga TV