Wasekjen PPP: DPR RI Tunggu Tanggapan Pemerintah Terkait RUU Ponpes dan Pendidikan Keagamaan

135
PPP
Foto : Istimewa

PPP.OR.ID , Jakarta – DPR RI menunggu tanggapan Pemerintah untuk bersama-sama membahaskan Rancangan Undang Undang tentang Pondok Pesantren dan Pendidikan. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP, Achmad Baidowi pada diskusi RUU Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta mengatakan bahwa kini DPR RI tengah menunggu tanggapan pemerintah.

“RUU Ponpes dan Pendidikan Agama merupakan RUU usul inisiatif DPR RI yang telah disetujui pada rapat paripurna DPR RI pada 16 Oktober 2018. DPR RI kini menunggu tanggapan pemerintah untuk segera mengirimkan DIM (daftar isian masalah), guna dibahas bersama,” kata Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Ponpes dan Pendidikan Agama, Achmad Baidowi, Selasa (30/10).

Menurut Ahmad Baidowi, atau yang akrab disapa Awiek, RUU Ponpes dan Pendidikan Agama yang disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI sebenarnya sudah diusulkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) sejak 2015 dengan usulan draf RUU Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

“Pada pembahasan di Baleg (Badan Legislasi), anggota dari fraksi lain dan dari agama non-Islam mengusulkan agar RUU tersebut mengatur pendidikan semua agama yang diakui oleh negara Indonesia, bukan hanya Islam,” kata anggota Baleg DPR RI ini.

Politikus PPP ini menjelaskan, pada pembahasan selanjutnya di Baleg DPR RI kemudian dirombak dengan mengakomodasi pendidikan agama dari agama lainnya sehingga namanya diganti menjadi RUU Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

“Dengan nama Pendidikan Keagamaan, isinya mengakomodasi pendidikan keagamaan dari semua agama yang diakui negara Indonesia,” tandasnya. (Sk)