BLITAR – PPP Kabupaten Blitar serius menggarap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui program PPPreneur. Salah satu produk yang dihasilkan membuat kaligrafi bertuliskan logo Nahdlatul Ulama (NU).
Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi dan Rois Syuriyah PCNU Kabupaten Blitar KH Ardani Ahmad yang hadir dalam kegiatan konsolidasi pengurus PPP Kabupaten Blitar mendapat cinderamata spesial yakni kaligrafi logo NU yang berasal dari limbah bambu sumpit karya UKM PPP Kabupaten Blitar.
“Kami serius menggarap UMKM untuk kemandirian ekonomi kader PPP. Seperti akhir Januari lalu PPPreneur (program kewirausahaan PPP Blitar) menyelenggarakan pelatihan pembuatan meja berbasis resin dengan memanfaatkan limbah kayu UKM Sutojayan. Limbah diolah menjadi produk UKM yang memiliki nilai jual tinggi,” ujar Ketua DPC PPP Kabupaten Blitar Abdul Aziz di Blitar, Senin (7/2/2022).
Menurut Kang Aziz, demikian ia akrab disapa, pemanfaatan limbah untuk dijadikan produk unggulan terinspirasi dari tiang masjid Demak yang terbuat dari tatal limbah kayu. Formula kaligrafi NU yang menjadi Blitar terbuat dari limbah bambu dan lem khusus.
“PPP Kabupaten Blitar mendorong kreatifitas sektor UKM. Komitmen PPP Kabupaten Blitar adalah membuka lapangan kerja di desa yang seluas-luasnya,” tegas Kang Aziz.
Aziz menyebutkan pengurus ranting PPP sebanyak 248 yang tersebar di desa se-Kabupaten Blitar akan menjadi ujung tombak produk UKM binaan PPP. Langkah ini, imbuh Aziz, sebagai upaya inovasi untuk menyiapkan hulu hingga hilir UMKM yang berbasis PPPreneur. “Pengurus PPP hingga ranting akan menjadi pemasar produk UMKM PPPReneur,” cetus Aziz.
Dalam kesempatan yang sama Sekjen PPP Arwani Thomafi mengapresiasi gerakan ekonomi yang dilakukan PPP Kabupaten Blitar. Menurut Gus Arwani, gerakan ekonomi ini penting dikembangkan sebagai langkah nyata PPP dalam membantu persoalan ekonomi masyarakat.
“Salah satu fokus PPP di antaranya membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. PPP Kabupaten Blitar patut menjadi contoh oleh DPC PPP lainnya se-Indonesia,” harap Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini.