Oleh : Aunur Rofiq (Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP 2020-2025)
Demokrasi dalam system politik di dunia menjadi perbincangan yang menarik dan banyak diminati. Hampir banyak negara menerapkan demokrasi yang telah dianut dan menjadi trend negara-negara Barat. Dalam pemilihan legislatif atau pimpinan negara, selalu yangmenang meskipun tidak mutlak maka akan mengambil alih kekuasaan secara penuh.
Jika yang dimaksud dengan demokrasi adalah ; persamaan di hadapan undang-undang, kebebasan beragama, mewujudkan keadilan sosial dan jaminan atas hak-hak tertentu. Jaminan ini meliputi hak hidup, berkebebasan dan bekerja serta kesempatan berusaha. Semua prinsip-prinsip ini terwujudkan dan terjamin dalam ajaran Islam. Ini semua sebetulnya sudah termaktup dalam piagam Madinah yang dibuat sebelum Perang Badar. Pada dasarnya, syariat Islam berusaha untuk merealisasikan keadilan dalam bentuk yang sempurna, memberi manusia kehidupan mulia yang dapat diwujudkan dan sesuai dengan sisi kemanusiaannya.
Islam memberikan tempat khusus bagi umat dan aspirasinya. Ajaran Islam telah menetapkan tentang aspirasi masyarakat, bahwa aspirasi itu adalah sakral dan merupakan cermin dari kehendak Allah Swt. Aspirasi yang menjadi sumber-sumber hukum tidak terlepas dari Al-Qur’an dan Sunah. Dalam surah an-Nisa ayat 59 berbunyi, ” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu.”
Kita saat ini dalam memilih dan memutuskan sesuatu lebih banyak menggunakan voting, hal ini karena sudah dipengaruhi demokrasi Barat. Apalagi sejak reformasi pada tahun 1998 dan diikuti dengan amandemen UUD 45, perubahan mendasar berdemokrasi di negeri ini. Yang semula memilih pemimpin melalui perwakilan berubah menjadi pilihan langsung, ini kadang menyisakan sesaknya dada bagi kontestan yang dikalahkan meski perbedaan perolehan suaranya sedikit. Selama hampir 20 tahun lebih model ini berjalan dan berlaku, tinggal kita masing-masing merasakan dengan hati yang bening. Apakah model ini cocok atau malah mendatangkan mudharat. Yang pasti bahwa ongkos para kontestan dalam proses demokrasi ini memerlukan biaya yang tinggi, sehingga ada kecenderungan untuk melakukan tindakan ‘balik modal ‘ dan ada pula yang dibantu ” modal ” sehingga hal ini menjadikan awal mula munculnya embrio oligarki.
Falsafah negeri ini adalah Pancasila, coba kita renungkan apakah sila ke empat dan kelima bisa berjalan dengan paripurna sesuai harapan para penyusunnya?. Bagaimana pengaruh demokrasi ini pada keluarga penguasa ( Kepada Daerah sampai tingkatan pusat )? Pasangan penguasa/anak dengan relatif mudah bisa menggantikan posisi pasangan maupun orang tuanya dibandingkan calon lainnya. Hal ini penulis khawatir demokrasi model ini bisa mengarah menjadi model pseudo monarki. Meskipun demikian kita semua berharap agar hak suara rakyat bisa memilih pemimpin yang berkualitas untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
Islam seperti yang dicontohkan utusan-Nya ketika menjelang wafatnya, tidak mewariskan kepada seseorang pun kedudukan kepemimpinan agama maupun maqam ruhani. Sehingga permulaan pemilihan pemimpin dalam Islam dimulai dari pertemuan Saqifah dan rumah Ali bin Abi Thalib. Sesuai dengan kesepakatan maka terpilihlah Abu Bakar. Dalam bernegara ajaran Islam tidak hanya menjadikan sejahtera dan makmur warganya, namun selalu berpedoman pada Kitabullah dan Sunah untuk keselamatan akhirat. Ada keunggulan dalam Islam yaitu, suatu ikatan yang kuat berdasarkan akidah sesama umat Islam, sehingga adanya rasa persaudaraan dan saling tolong menolong lintas negara, lintas suku, lintas ras. Hal ini menjadikan lebih mudah bekerja sama antar negara karena ikatan akidah.
Semoga negeri tercinta ini dalam proses pemilihan pimpinan pada tahun 2024 mendapatkan lindungan Allah Swt. sehingga kedamaian dan ketentraman proses demokrasi dapat terjaga.
#Artikel ini dimuat di kolom detik.com edisi 5 Agustus 2022