Legislator PPP : Kenaikan HET Pupuk Subsidi Perlu Dievaluasi

Kamis 14 Januari 2021

  • BAGIKAN

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP Ema Umiyyatul Chusnah (Foto : Istimewa)

PPP - Anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyyatul Chusnah Fraksi PPP menyayangkan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 tertanggal 30 Desember 2020 yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beberapa jenis pupuk bersubsidi sektor pertanian tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Komisi IV DPR RI.

Dalam kesempatan Rapat bersama Eselon I Kementerian Pertanian, Ema mengungkapkan permasalahan jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang masih mengalami penurunan, kurang maksimalnya penggunaan kartu tani Nasional, serta dibutuhkan validasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Elektronik (E-RDKK) merupakan rangkaian bagian subsidi pupuk yang dirasa sangat memberatkan petani dalam 3 tahun ini.

"Diperlukan evaluasi pupuk bersubsidi Tahun 2020 melalui komponen-komponen pendukung kegiatan program pupuk bersubsidi dan kartu tani kepada pemerintah. Khususnya terkait Tata Kelola dan Pengawasan pelaksanaan Pupuk Subsidi. Adanya kenaikan HET, seharusnya dapat meningkatkan jumlah pupuk subsidi, namun yang terjadi saat ini HET naik tetapi jumlah pupuk subsidi tidak bertambah sehingga menimbulkan kelangkaan terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur," ujar Ema, Rabu (13/1/2021).

Politisi PPP ini meminta Pemerintah untuk melakukan kajian terhadap alternatif pola penyaluran pupuk bersubsidi dan pengawasannya, untuk mencari solusi terhadap mekanisme penyaluran yang setiap tahunnya selalu mengalami permasalahan.

"Sebab dalam Permentan 49 tahun 2020 pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani atau petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, tidak diperuntukkan bagi perusahaan, dengan ketentuan luas lahan yang dikuasai maksimal 2 hektar," ungkapnya.

"Namun kondisi yang terjadi dilapangan justru sebaliknya, yang mendapatkan pupuk subsidi justru petani yang mempunyai puluhan hektar, sementara petani kecil, petani penggarap tidak mendapatkan dampak keuntungan adanya pupuk subsidi," tambahnya.

ia juga menyangkan carut marutnya tata kelola penyaluran pupuk subsidi terjadi, karena kurangnya pengawasan. Empat komponen lembaga pengawasan penyaluran pupuk subsidi yaitu Dinas Pertanian, Disperindag, Kejaksaan, dan Kepolisian.

"Jika selama ini pengawasannya lemah sehingga tidak tepat sasaran, maka kami mendorong penguatan anggaran untuk meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk subsidi," tuturnya.

Selain itu Ema juga menyoroti apakah kartu tani sudah tepat sasaran, "siapa saja yang berhak memperoleh kartu tani dan merasakan manfaatnya, apakah sudah tepat sasaran.hal ini perlu kejelasan dan validasi data penerimanya," pungkas Ema. 

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965