PPP Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan MUI Terkait SKB 3 Menteri Seragam Sekolah

Senin 15 Februari 2021

  • BAGIKAN

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani (Foto : Istimewa)

PPP - Waketum PPP Arsul Sani meminta pemerintah memperhatikan catatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Surat Keputusan Bersama (SKB 3 Menteri) soal seragam sekolah.

"PPP meminta agar jajaran pemerintahan yang terkait dengan pelaksanaan SKB tiga Menteri tentang penggunaan seragam dan atribut sekolah memperhatikan serta melaksanakan catatan dan concern MUI tersebut," ujar Arsul Sani kepada wartawan dikutip TIMES Indonesia Minggu (14/2/2021).

Diketahui, MUI menyoroti isi SKB 3 menteri soal seragam sekolah. MUI meminta isi dalam SKB tersebut direvisi agar tidak menimbulkan polemik hingga ketidakpastian hukum.

MUI menilai dalam diktum ketiga SKB tersebut terdapat muatan dan implikasi yang berbeda. Pemerintah, menurut MUI, tidak perlu ikut melarang atau mewajibkan penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu.

Sebab, menurut MUI, hal tersebut dipandang sebagai proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlak mulia kepada peserta didik. Urusan ini dapat diserahkan kepada pihak sekolah untuk mewajibkan atau tidak serta mengimbau atau tidak kebijakan tersebut.

Arsul menilai pelaksanaan dari permintaan atau saran MUI dapat dijalankan dengan beberapa cara. Selain dengan revisi, menurutnya hal ini dapat dilakukan dengan membuat surat penegasan.

"Bagi PPP, artikulasi atensi dan pelaksanaan dari apa yang disampaikan MUI tersebut bisa dengan merevisi SKB tersebut, atau tidak dengan merevisi namun dengan membuat penegasan dalam bentuk surat erdaran dari menteri yang paling terkait," ucap Arsul.

Terkait sanksi, Arsul mengatakan pelaksanaan dapat dilakukan secara bertahap. Menurutnya, juga diperlukan adanya tahapan pembinaan dengan cara peringatan.

"Khusus terkait dengan sanksi atas pelanggaran terhadap SKB tersebut yang terdapat dalam diktum kelima huruf d SKB yang disorot MUI, maka PPP meminta agar pelaksanaannya dilakukan secara ber-gradasi," imbuh Arsul.

"Tidak langsung karena satu kasus pelanggaran maka sanksi tersebut diterapkan. Mesti ada tahapan-tahapan pembinaan dalam bentuk peringatan terhadap sekolah yang bersangkutan," tandasnya.

Sumber : Times Indonesia

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965