Wakil Ketua Komisi II DPR: Pemerintah Harus Perhatikan Kesejahteraan Tenaga Honorer

Senin 3 Mei 2021

  • BAGIKAN

Anggota Komisi II DPR RI Dari Fraksi PPP Syamsurizal (Foto : Istimewa)

PPP - Wakil Ketua Komisi II DPR, Syamsurizal, meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan meningkatkan status dan kesejahteraan di berbagai instansi negara.

Pernyataan itu disampaikan Syamsurizal saat momentum peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada Sabtu 1 Mei 2021.

Syamsurizal menilai, kesejahteraan dan status tenaga honor atau PPPK terbilang rentan. Di mana sebagian besar status mereka tak jelas selama bertahun-tahun.

"Kondisi pandemi Covid-19 dan momentum Ramadan kali ini tidak diperingati secara berlebihan. Namun yang terpenting sejatinya bukan seremonialnya, tapi bagaimana langkah dalam memberikan kesejahteraan terhadap buruh, khusunya tenaga Honorer," ujar Syamsurizal, Minggu (2/4/2021).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga meminta pemerintah memberikan diskriminasi positif atau prioritas kepada para honorer dalam rekrutmen pegawai negeri. Baginya, para honorer harus diberikan passing grade awal yang tinggi sebagai kompensasi pengabdian mereka selama ini.

"Dengan begitu, negara benar benar hadir dan mereka (tenaga honor) akan merasakan keadila," katanya.

Dia menuturkan, seluruh tenaga honorer baik tenaga pendidik, kesehatan, penyuluh, dan berbagai jenis honorer di pemerintah pusat serta daerah menurutnya adalah buruh negara.

Selain itu, Syamsurizal juga mengaku perihatin dengan nasib para tenaga honorer khususnya para tenaga kesehatan dan guru di daerah yang tak kunjung diangkat statusnya menjadi ASN.

Untuk itu, dirinya berkomitmen untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer dengan terus mendesak agar pasal-pasal yang diajukan dewan dalam draft RUU revisi Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU revisi UU ASN, tidak berubah sampai ditetapkan menjadi UU.

"Untuk dimaklumi, untuk beberapa kali pertemuan kami dengan Pak Tjahjo Kumolo, Menpan RB, Pak Mendagri, kami sudah berkali-kali mengungkapkan perihal ini, bagaimana agar PNS itu juga berasal dari honorer. Ini perjuangan kami, saya juga anggota Baleg, kami sudah bahas ini berkali-kali," ungkapnya.

Kemudian, anggota Panja Revisi UU ASN itu menyampaikan, para honorer baik kategori II maupun non kategori, patut bergembira karena dalam draft revisi UU ASN yang memuat pasal-pasal pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, hingga tenaga kontrak untuk diangkat menjadi PNS.

"Hingga hari ini, draft revisi UU ASN yang kami bahas, ini masih draft, saya tidak menjamin ini akan berlaku. Tetapi setidaknya ada hal menggembirakan, ada peluang tenaga Honorer bakal diangkat menjadi PNS," terangnya.

Karenanya, dengan masih adanya peluang bagi honorer menjadi PNS, dirinya mengajak mereka untuk berdoa supaya pasal-pasal yang memihak kepentingan honorer ini tidak berubah sampai nantinya RUU revisi UU ASN ditetapkan menjadi UU yang baru. Salah satunya Pasal 131A.

"Mohon nanti panja yang akan kita bentuk dari fraksi-fraksi yang ada dapat menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya bersama dengan pihak terkait, terutama dari Menpan-RB, Mendagri, Menkumham, dan Kemenkeu," pungkasnya.

Sumber : Akurat.co

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965