PPP Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Terkait Rencana Menaikkan PPN

Rabu 9 Juni 2021

  • BAGIKAN

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara (Foto : Istimewa)

PPP - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara meminta pemerintah ekstra hati-hati dalam menentukan kebijakan kenaikan PPN.Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

"Perubahan tarif PPN menjadi 12% perlu ada kajian yang mendalam, harus ekstra hati-hati, karena saat ini ekonomi sedang berada dalam fase pemulihan," kata Ketua Fraksi PPP ini, Selasa (8/6/2021).

Amir menjelaskan, konsumsi rumah tangga sebagai porsi terbesar produk domestik bruto (PDB) atau 57 persen masih membutuhkan kebijakan fiskal yang akomodatif. Sementara belanja masyarakat akan berkurang setiap ada beban pajak yang meningkat.

"Apalagi golongan menengah dan bawah pendapatannya belum kembali seperti sebelum pandemi," sebut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu.

Menurut Amir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 19,1 juta orang di Indonesia yang penghasilannya terdampak COVID-19, termasuk 1,62 juta orang menganggur akibat pandemi.

"Jumlah penduduk miskin yang naik menjadi 10,19% perlu dijadikan pertimbangan kebijakan PPN, karena kenaikan tarif pajak berdampak pada seluruh kelompok masyarakat," imbau Amir.

Catatan berikutnya soal strategi pemerintah untuk menghindari ekses dari kenaikan tarif PPN, seperti penambahan bantuan sosial, dan menjaga agar pasokan bahan makanan tidak menambah inflasi selama 2022.

"Jadi kami sarankan pemerintah punya rencana yang matang, di satu sisi rasio pajak memang harus naik, tapi di sisi lain dampak negatif harus ditekan agar masyarakat tidak turun konsumsinya," pungkasnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana mengubah tarif PPN dari 10% menjadi 12%. Upaya pemerintah mengerek tarif PPN tersebut tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam draf tersebut, Pasal 7 ayat 1 menyebutkan tarif PPN adalah 12%.

"Tarif pajak pertambahan nilai adalah 12%," demikian bunyi pasal 7 ayat 1

Sumber : Detik.com

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965