Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, KH Asep Ahmad Maoshul Affandy meminta pemerintah memperhatikan sejumlah hal dalam menentukan anggaran di bidang pertanian. Di antaranya antisipasi el Nino yang berdampak pada penurunan produksi pangan.
“Pada dasarnya, kami mengapresiasi pemerintah dengan peningkatan Anggaran Ketahanan Pangan tahun 2024 sebesar Rp 108,8 triliun atau naik 7,8% dari tahun 2023. Namun, kami meminta pemerintah memfokuskan pada antisipasi el Nino yang akan dihadapi 2024 nanti yang bisa berdampak pada penurunan produksi pangan,” kata politisi PPP ini (18/8/2 023)
Dikatakan Asep, berdasarkan data dan rilis media el Nino menjadi ancaman luar biasa terhadap produksi pertanian. Oleh karenanya untuk mengantispasi itu pemerintah harus benar-benar mengkaji peruntukan anggaran pertanian yang naik ini.
“Kemudian yang menjadi pertanyaan apakah dengan anggaran tersebut mampu mengatasi tantangan bidang pangan yang lebih besar, oleh anggaran tersebut masih kurang, terutama subsidi pupuk dan sarana produksi pertanian” katanya.
Dikatakan Kiyai Asep, kondisi sektor pangan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil produksi pangan dinilai belum optimal, antara lain karena keterbatasan sarana prasarana produksi, alih fungsi lahan, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM. Produksi pangan juga terpengaruh oleh gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dampak perubahan iklim (DPI), dan penyakit lainnya, serta berbagai masalah lainnya.
“Pemerintah harus mampu memitigasi dan mengantisipasi risiko pangan, utamanya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, terjangkau, aman dan bergizi. Apalagi tahun ini kita menghadapi fenomena El-Nino dan kekeringan yang berdampak pada produksi pertanian dan pasokan pangan bagi masyarakat. Impor pangan hanya menjadi solusi sementara, mengingat Negara-negara produsen pangan seperti india, Vietnam, dan Thailand terindikasi menahan ekspor pangannya,” paparnya.
Jika hal ini tidak segera diantisipasi, kata Kiyai Asep, tidak hanya pasokan pangan nasional terganggu namun juga harga pangan dapat mengalami peningkatan, terutama pada komoditas yang menyumbang inflasi.
“Kebijakan ketahanan pangan harus fokus pada upaya peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Kiyai Asep, Anggaran ketahanan pangan dapat dialokasikan untuk pencegahan hama dan penyakit, alat dan mesin pertanian (prapanen dan pascapanen), hingga sarana dan prasarana pertanian dan kelautan perikanan, infrastruktur kampung nelayan.
“Kemudian juga untuk meningkatkan garam rakyat dengan pendekatan integrasi lahan sehingga biaya operasional dapat ditekan dan produksi lokal dapat bersaing dengan garam impor. Tentu kita berharap dengan adanya subsidi yang tepat petani akan lebih sejahtera serta produksi pangan Indonesia akan aman,”
