JAKARTA – Kasus peralihan sertifikat tanah yang merugikan keluarga Nirina Zubir menjadi sorotan Anggota Komisi II DPR Iip Miftahul Choiry yang salah satu tupoksinya membidangi pertanahan.
Menurut Iip Miftahul Choiry, kunci masalah ini ada di antara Pejabat Notaris & PPAT dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Diketahui, pengusutan kasus mafia tanah yang merugikan keluarga Nirina Zubir belum selesai di lima tersangka.
Penyidik Polda Metro Jaya masih terus mengembangkan penyidikan perkara tersebut hingga tuntas. Dari beberapa tersangka, di antaranya ada pejabat Notaris & PPAT.
“Di setiap kasus pertanahan baik itu sengketa maupun peralihan tanah, tentu ada keterlibatan kuat antara notaris dan pihak di BPN. Kasus ini banyak dan sering terjadi,” kata Iip Miftahul Choiry saat dikonfirmasi, Rabu, 24 November 2021.
Iip yang merupakan perwakilan Fraksi PPP di Komisi II DPR mengingatkan jajaran Kementerian ATR/BPN untuk memastikan agar tidak ada pihak internal yang menjadi bagian dari mafia tanah.
“Saya menyimak apa yang disampaikan Direskrimun Polda Metro Jaya, bahwa hampir semua, 99,9 persen kasus perkara tanah tidak dikerjakan oleh satu orang dan melibatkan berbagai macam profesi, salah satunya notaris. Saya tambahkan, termasuk oknum di kantor BPN,” terang Iip.
Oleh karena itu, Iip meminta kepada Menteri ATR/BPN dan jajaran selaku mitra kerjanya di Komisi II DPR, untuk melakukan pengawasan dan membuat sistem yang ketat dalam pengurusan pertanahan.
“Ini kasus yang sering terjadi, berulang, akan jadi perhatian. Saya ingatkan lagi, awas hati-hati pejabat di BPN dan notaris jangan ada yang main mata, apalagi menjadi circle atau partnernya mafia tanah,” ujarnya
Sumber: News