Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir Fraksi PPP desak pemerintah untuk mengusut dugaan adanya sindikat perdagangan manusia yang sengaja menenggelamkan perahu bermuatan pekerja migran Indonesia.
“Aparat penegak hukum harus bertindak cepat menangkap pelaku dan mengusut tuntas kasus tersebut. Pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” tegas Anas Thahir, Sabtu (2/4/2023).
Dikatakannya, indikasi hasil temuan tim investigasi BP2MI sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Rhamdani (Kamis, 30/3/2023), ditengarai ada peristiwa kesengajaan untuk mengorbankan salah satu perahu yang bermuatan pekerja migran Indonesia untuk ditenggelamkan.
“Ini dilakukan agar mengecoh perhatian aparat sehingga dalam waktu yang bersamaan mereka dapat meloloskan perahu lain yang memuat lebih banyak lagi migran ilegal tanpa dilengkapi dokumen. Ini benar-benar biadab, macam perilaku binatang. Sudah menabrak batas-batas nalar kemanusiaan. Pelakuknya harus dihukum seberat-beratnya,” ujarnya.
Lanjut dia, sejak tahun 2021, setidaknya sudah tujuh kali terjadi peristiwa tenggelamnya perahu pengangkut pekerja migran. Pertama terjadi di perairan Johor Malaysia pada 31 Desember 2021 yang menewaskan 22 orang dan 29 lainnya dinyatakan hilang.
“Peristiwa lainnya juga terjadi di perairan timur Sumatera yang menewaskan 44 pekerja migran dan 77 lainnya dinyatakan hilang. Peristiwa terakhir terjadi di perairan Batam, 14 November 2022 yang merenggut 7 nyawa pekerja migran Indonesia, termasuk seorang anak berusia tiga tahun. Saya berharap Itu menjadi peristiwa terakhir dan jangan pernah terulang lagi,” jelas Anas.
Menurutnya, kasus ini menyadarkan kita semua bahwa selama ini memang ada yang tidak beres dengan sistem penanganan pekerja migran ilegal di Indonesia.
“Pengawasannya terlalu lemah sehingga para sindikat bisa bekerja sangat bebas bahkan makin menggurita. Tidak mustahil indikasi ini melibatkan kerjasama penjahat dan aparat melaui pelabuhan resmi. Karenanya harus ada reformasi total terhadap sistem penyelenggaraan dan monitoring PMI mulai dari tahap rekrutmentasi, penempatan, sampai pemulangan kembali di Tanah air,” terangnya.
Dia menegaskan hukum harus ditegakkan maksimal. Siapapun pelakunya harus ditindak tegas. Termasuk siapa dalang atau aktor dibalik para jaringan sindikat ini