Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PPP Anwar Idris, mendukung pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi meskipun tengah digugat oleh Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bagi PPP, hilirisasi sumber daya alam merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa sumber daya alam (SDA) digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah sudah on the track. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam sumber daya alam khususnya cadangan mineral seperti nikel dan cobalt yang dapat dimanfaaatkan untuk pengembangan baterai untuk kendaraan listrik yang ramah lingkungan,” jelas Anwar.
Sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo (16/8/2023) menegaskan pentingnya memperluas kebijakan hilirisasi SDA hingga komoditas nonmineral. Presiden Jokowi mengakui bahwa hilirisasi terasa ”pahit” untuk jangka pendek, pada akhirnya kebijakan itu akan berbuah manis bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Presiden Jokowi juga mempertegas komitmennya pada saat membacakan pidato nota keuangan dan menyerahkan RUU APBN 2024 di Gedung DPR, pada Rabu 16 Agustus 2023 yang lalu. Hilirisasi sumber daya alam ditempatkan sebagai bagian penting transformasi ekonomi,” tambah Anwar.
Makanya, PPP mendukung kebijakan pemerintah yang yang menghentikan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa sejak tahun 2020 hingga sekarang. Larangan ekspor tersebut seketika meningkatkan nilai ekspor komoditas tersebut.
Anwar mencontohkan, pada 2022 ekspor produk turunan nikel mencapai USD33,8 miliar naik 40 persen dibanding tahun 2021. Kebijakan tersebut sangat dengan mempertimbangkan bahwa nilai ekspor akan lebih menguntungkan apabila bijih nikel diubah menjadi komoditas yang lebih bernilai. Dengan dihentikannya ekspor bijih nikel, akan dibangun industri-industri pengelolahan bijih nikel menjadi komoditas bernilai tinggi misalkan feronikel yang nilai tambahnya 14 kali dari bijih nikel atau billet stainless steel yang nilai tambahnya 19 kali.
“PPP menilai bahwa dengan hilirisasi SDA khususnya nikel, pemerintah sejatinya juga dapat mengintegrasikan hulu dan hilir nikel. PPP menyanyangkan apabila bijih nikel hanya mampu diolah di dalam negeri menjadi bentuk setengah jadi seperti feronikel dan nikel pig iron. Kemudian, produk tersebut langsung diekspor ke negara tujuan,” jelas Anwar.