Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan agar Kementerian Agama (Kemenag) membentuk Direktorat Jenderal Pesantren dan mengalokasikan anggaran untuk guru ngaji. Hal itu untuk mengangkat derajat pesantren dan para guru ngaji di Indonesia.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan hal ini sebagai bentuk perhatian pihaknya terhadap pesantren dan guru ngaji di Indonesia. Usulan ini juga menyikapi adanya peningkatan anggaran di Kementerian Agama pada 2024.
“Dengan penuh perhatian, fraksi PPP mengajukan usulan untuk mengangkat derajat pesantren dan para guru ngaji dengan membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama dan mengalokasikan anggaran untuk guru ngaji,” kata Awiek dalam rapat paripurna tentang pandangan RAPBN 2024, Selasa (22/8/2023).
Sebagai informasi, Kementerian Agama dalam RAPBN 2024 mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 72,16 triliun. Besarnya pagu indikatif ini mengalami peningkatan 2,44% jika dibandingkan 2023.
Untuk itu, PPP berharap peningkatan anggaran tersebut juga bisa dialokasikan bagi guru ngaji yang jumlahnya 1 juta berdasarkan data Kementerian Agama.
“Menyikapi alokasi anggaran untuk Kementerian Agama dalam RAPBN 2024, fraksi PPP dengan penuh semangat mengusulkan kepada pemerintah langkah perluasan jangkauan anggaran Kementerian Agama, sebuah langkah penting yang akan menginspirasi negeri ini,” ucapnya.
“Fraksi PPP mengusulkan alokasi anggaran untuk 1 juta guru ngaji sebagaimana data yang terdapat di Kementerian Agama,” tambahnya.
Saat ditanyakan terkait usulan PPP tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengaku belum bisa berkomentar. Pasalnya usulan itu terbilang baru.
“Saya belum bisa komentar, itu baru saya dengar tadi,” kata Isa terpisah.