JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Achmad Baidhowi mengomentari pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menginginkan jadwal Pemilu 2024 diundur. Menurutnya, Bahlil keluar dari kewenangannya.
Baidhowi, yang akrab disapa Awiek tersebut, menyoroti sikap Bahlil tidak mencerminkan karakter menteri investasi. Awiek berujar, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menteri investasi itu hanya berkutat pada sektor ekonomi, bukan di ranah politik.
“Anda itu menteri investasi yang mengurusi investasi ekonomi, bukan investasi politik. Sebaiknya fokus pada tupoksinya di bidang investasi ekonomi tidak perlu mengurusi politik,” ujar Awiek, Senin (10/1/2022).
Bagi Awiek, persoalan perpanjangan atau penambahan tiga periode masa jabatan presiden itu sudah diatur di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dia menilai, tidak bisa membahas masa jabatan presiden bila tanpa amendemen UUD 1945.
“Sejauh ini belum ada amendemen terkait masa jabatan presiden maupun DPR,” pungkas Ketua DPP PPP tersebut.
Sementara itu Direktur Eksekutif IndoStrategic, A Khoirul Umam beranggapan, pernyataan Bahlil mengandung muatan sarat politis. Umam menilai Bahlil berusaha berpolitik dengan dalih mewakili kelompok pelaku usaha.