JAKARTA – Dua program baru BPJS Ketenagakerjaan, yakni kredit kepemilikan rumah dan beasiswa menjadi sorotan para legislator. Karena dipastikan akan ada kendala yang dihadapi masyarakat saat di lapangan ketika mengakses program tersebut. “Program ini sangat menarik untuk masyarakat dan mereka sangat antusias. Cuma biasanya program-program yang kelewat menarik itu manis di program, namun pahit di lapangan,” kata Anggota Komisi IX Anas Tahir saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran di Jakarta, Kamis (20/1/2022).
Oleh karena itu, kata Politisi PPP ini, BPJS Ketenagakerjaan perlu mendampingi masyarakat saat ada kendala teknis, misalnya persyaratan administratif yang melibatkan bank eksekutor. “Tanpa pendampingan, maka masyarakat sulit mengakses. Sehingga kita khawatir serapan-serapannya akan rendah,” tuturnya.
Menyinggung soal bea siswa, Anas Tahir meminta penjelasan lebih detail. Pasalnya, program ini beririsan dengan beasiswa yang sebelumnya sudah dilakukan pemerintah melalui Kemendikbudristek, Kementerian Agama maupun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). “Lalu sasaran beasiswa ini siapa? Apakah masih cukup menarik bagi para pekerja untuk memanfaatkan program ini, dimana pada saat bersamaan semua orang sedang berbondong-bondong memanfaatkan beasiswa yang sudah digelontorkan oleh pemerintah,” ucapnya.
Besar harapan Anas agar BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan sosialisasi setiap program kerjanya kepada masyarakat secara masif. Karena masyarakat lebih familiar dengan BPJS Kesehatan dibandingkan BPJS Ketenagakerjaan.
“Bahkan hampir semua yang mereka kenal adalah BPJS Kesehatan. Makanya saya usul, program BPJS Ketenagakerjaan yang memberi manfaat kepada masyarakat ini ditingkatkan lagi sosialisasinya dengan strategi yang lebih baik, dengan volume kegiatan yang lebih banyak, serta pendekatan-pendekatan yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat,” pungkasnya.