Bangkinang Kota – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Kampar mengkritik sejumlah proyek mangkrak semasa kepemimpinan Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto.
Kritikan itu merupakan isi dari pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi PPP Habiburrahman dalam rapat paripurna DPRD Kampar tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kampar tahun anggaran 2021, Senin (18/4).
“Mencermati LKPJ 2021 yang diserahkan dalam waktu yang singkat membuat kami tidak maksimal untuk menilai dan membahas isinya,” ujar Habiburrahman.
Dikatakannya, Fraksi PPP hanya dapat menyimpulkan beberapa hal. Fraksi PPP memberi apresiasi terhadap segala prestasi yang diperoleh pemerintah daerah melalui Bupati Kampar, semoga jadi amal buat bupati atau Pemda Kampar.
Selain itu, dari dokumen yang ada, Fraksi PPP menilai kinerja Bupati Kampar jauh dari yang diharapkan ditandai dengan banyaknya proyek mangkrak atau pembangunan fisik tidak selesai baik itu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang, Taman Kota, Disdukcapil sampai pembangunan Puskesmas di Kampar Kiri
“Kita melihat ini secara objektif tidak Asal Bapak Senang (ABS) dan kami sulit menilai kinerja bupati, maka kita minta anggota Fraksi mengikuti LKPJ dan harus tahu kinerja yang sesuai dengan program 3i yang merupakan visi misi bupati yang digadang-gadangkan untuk dicapai,” terangnya.
Dia katakan, Fraksi PPP mencoba menyesuaikan antara LKPJ, visi misi RPJMD apabila ada yang tidak sinkron maka fraksi meminta Panitia Khusus (Pansus) mengeluarkan rekomendasi yang tegas untuk kemajuan kabupaten Kampar ke depan.
Oleh karena itu berdasarkan rapat, Ketua Fraksi PPP Anshor, Sekretaris Said Abdullah dengan anggota Syafrudin, Habiburrahma, Jasnita Tarmizi dan Sukardi memutuskan untuk menerima LKPJ untuk dibahas pada tingkat selanjutnya dengan harapan masukan dari Fraksi PPP dapat memajukan Kampar di masa yang akan datang.
Selain PPP, Fraksi Nasdem agar mencarikan solusi terkait sejumlah proyek mangkrak.
Salah satu yang disoroti tentang jalan forum Sungai Pinang-Bangkinang dan juga agar Pemda Kampar lebih transparansi tentang dana COVID-19, agar selalu memberikan perhatian kepada guru PDTA yang berkontribusi terhadap pendidikan dan akhlak.
Nasdem menyetujui pembahasan LKPJ agar dibahas pada tingkat Pansus.