Gresik – Anggota DPRD Gresik Fraksi PPP Khoirul Huda dan Lilik Hidayati kembali mengelar sosialisali perundang-undangan tahap V. Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPC PPP Kabupaten Gresik, diikuti oleh seluruh jajaran pengurus mulai, DPC, PAC hingga ranting.
Menurut Khoirul Huda dalam sosialisasi yang dilakukan pihaknya terdapat 3 peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah (Perda). Yakni, Perda Gresik nomor 1 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
Perda nomor 14 tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perda nomor 16 tahun 2020 tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.
“Perda – Perda tersebut, sangat penting untuk di sosialisasikan pada masyarakat Gresik agar tau dan mengerti. Sehingga, saat diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik masyarakat tidak kaget,” ujarnya, Minggu (18/9/2022).
“Tiga peraturan perundang-undangan ini, telah di sahkan oleh Pemkab Gresik dan di setujui seluruh anggota DPRD,” tandasnya.
Senada juga disampaikan Lilik Hidayati, bahwa ada satu Perda yang memberikan perhatian khusus kepada para petani.
“Keberadaan Perda ini, tentu akan bisa membantu persoalan petani saat mengalami gagal panen. Sebab, akan ada bantuan dari pemerintah untuk memberikan stimulus sebagai ganti dari kerugian yang dialami oleh petani,” tuturnya.
Sementara dalam sosialisasi itu, Nuriyah salah seorang peserta yang merupakan petani berharap ada tambahan pupuk subsidi. Karena kebutuhan petani akan pupuk masih kurang banyak.
“Selama ini kita kesulitan dapat pupuk bersubsidi, jika ada pupuk yang kami butuhkan harganya sangat mahal. Sehingga, jika dihitung antara uang untuk membeli pupuk tidak sebanding dengan hasil panen,” ungkapnya.
“Kami mohon bantuan Bapak-Ibu dewan untuk bisa membanti persoalan petani ini,” imbaunya.
Terkait keluhan atau aspirasi dari masyarakat, dua anggota fraksi PPP DPRD Gresik. Baik, Khoirul Huda maupun Lilik Hidayati siap meneruskan ke pihak terkait.
“Apa yang menjadi persoalan petani, akan kita perjuangkan semaksimal mungkin agar keinginan masyarakat bisa diwujudkan pemerintah melalui pihak yang berwenang,” pungkasnya.