Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PPP Anwar Idris menilai program pemerintah yang akan melakukan konversi kompor gas menjadi kompor listrik atau induksi untuk rumah tangga memberatkan masyarakat miskin.
“Program konversi kompor gas menjadi kompor listrik akan bertambah berat beban rakyat miskin. Apalagi di saat ekonomi masyarakat belum pulih akibat pandemi,” ungkapnya, Sabtu (17/9/2022)
Dikatakannya, Komisi VII DPR RI sudah sepakat menolak program yang dicanangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut.
“Masyarakat baru saja dibebankan dengan kenaikan BBM, maka jangan ditambah lagi lah beban rakyat, sebab ekonomi mereka saat ini sangat terpuruk,” jelas dia.
Menurutnya, masih banyak daerah yang belum tersambung jaringan listrik, itu seharusnya yang menjadi atensi serius dari pemerintah.
“Untuk itu, program konversi kompor gas menjadi kompor listrik untuk rumah tangga harus dikaji dari semua aspek. Jangan hanya melihat dari beban negara untuk subsidi kebutuhan rakyat. Karena itu memang sudah menjadi kewajiban negara,” ujarnya.
Selain itu kata Anwar Idris, Impor gas jangan dijadikan sebuah alasan. Karena menurut politikus senior itu masih ada potensi cadangan energi dalam negeri yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
“Pemerintah jangan hanya bicara jumlah impor. Karena kita juga mengekspor, termasuk migas (minyak dan gas) dari Aceh,” pungkasnya.