Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pastikan akan mewujudkan harga pupuk murah dan mudah didapat warga jika menang dalam Pemilu 2024. Kebijakan ini begitu vital, mengingat pupuk penting untuk memastikan peningkatan produktivitas pertanian dan menaikan taraf hidup para petani.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyatakan PPP akan memastikan hal tersebut jika menang di Pemilu 2024 mendatang, ia pun berucap harga pupuk tidak akan memberatkan petani.
“Pupuk penting dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan meningkatkan pendapatan petani. Makanya, PPP jika menang di Pemilu 2024 akan memastikan harga pupuk tidak memberatkan petani,” terang Baidowi, Minggu (17/12/2023).
Awjek sapaan akrabnya itu menyebut kebijakan pupuk bersubsidi sudah ada sejak tahun 1969. Namun kebijakan pupuk bersubsidi selama ini masih mengalami beberapa masalah diantaranya alokasi anggaran yang masih rendah dan alokasi pupuk bersubsidi yang terus berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Akibatnya petani sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Bahkan pupuk non-subsidi juga sulit diperoleh, jikalau pun ada harganya sangat mahal,” terangnya.
Ia menjelaskan, Saat ini harga pupuk bersubsidi ditetapkan sebesar Rp 2.250 per kg untuk urea, Rp 2.300 untuk NPK. Harga itu di bawah harga pupuk non-subsidi yang sebesar yaitu Rp 12.000 per kg untuk urea dan Rp 18.000 per kg untuk NPK.
“Dari sisi harga, pupuk bersubsidi tidak masalah, namun sering hilang di pasaran,” tegas Baidowi.
Lanjut Awjek, jumlah subsidi pupuk pada 2023 hanya sebesar Rp 24 Triliun. Angka ini lebih kecil dibanding 2022 yang sebesar Rp 29,1 Triliun. Apalagi dibanding tahun 2019 dan 2020 yang masing-masing sebesar Rp 34,31 Triliun dan Rp 34,23 Triliun.
“Tahun 2024 anggaran pupuk bersubsidi dialokasikan sebesar Rp 26,68 Triliun. Dengan dana itu, alokasi pupuk bersubsidi yang akan disalurkan hanya 4,8 juta ton. Alokasi tersebut mengalami penurunan dari tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 7,7 juta ton dan 7,8 juta ton,” papar Baidowi.
Jumlah pupuk subsidi ini jauh lebih rendah daripada kebutuhan tahunan yang sebesar 10,7 juta ton per tahun. Maka dari itu, pihaknya akan mewujudkan pupuk murah dan mudah melalui penambahan alokasi anggaran pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan sehingga petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi lebih banyak.
“PPP juga akan mendorong penambahan jumlah komoditas yang memperoleh manfaat pupuk subsidi sesuai dengan kearifan lokal dan potensi daerah. PPP juga akan mendorong terbitnya regulasi yang mempermudah petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi,” jelas Baidowi.
Selain itu, baginya PPP akan terus memastikan penambahan kios-kios pupuk, baik kios pupuk subsidi maupun non subsidi minimal sebanyak 1000-1500 per tahun. Serta menjamin kemudahan persyaratan pendirian kios baru, koperasi maupun BUMD akan didorong untuk menjadi mitra penyediaan dan penyaluran pupuk.
“PPP akan melakukan pengawasan yang ketat dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum guna mencegah penyelewengan yang terjadi dalam penyaluran pupuk bersubsidi,” pungkas Baidowi.