Jakarta – Ketua Umum PPP sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa jalin kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kerja sama tersebut dalam rangka mengentaskan kemiskinan ekstrem yang ada di Indonesia.
Kerja sama itu secara resmi ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan dalam agenda Peringatan Nuzulul Qur’an, di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jakarta Selatan, Jumat (22/4/2022).
Suharso menjelaskan, mengatasi kemiskinan ekstrem merupakan salah satu tugas berat yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Menurutnya, masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem itu adalah mereka dengan penghasilan di bawah 1,9 dolar per hari.
“Di Indonesia hari ini, penduduk yang kategorinya miskin ekstrem itu, kira-kira 10,5 juta jiwa dan pada 2019 jumlah itu menurun. Namun setelah terjadi Covid-19 kembali naik. Alhamdulillah pada tahun lalu jumlah tersebut kita bisa turunkan kembali,” jelas Suharso.
Ketua Umum PPP ini mentargetkan, pada tahun 2024 mendatang jumlah 10,5 juta orang miskin ekstrem itu bisa menurun menjadi 1 persen. Sebab itu, ini tugas berat, maka pihaknya mengajak kerja sama dengan semua pihak, termasuk PBNU.
“Dengan demikian, para Nahdliyin di semua tingkatan akan bersama-sama dengan Bappenas untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.
Dikatakannya, terdapat dua pendekatan untuk melakukan penanganan kemiskinan di Indonesia. Pertama, membantu warga agar meningkatkan daya beli atau dengan cara memberikan bantuan langsung. Kedua, melakukan pemberdayaan. Pendekatan kedua inilah yang dilakukan kerja sama antara PBNU dan Bappenas.
“Kami berharap, mudah-mudahan kemiskinan ekstrem di tanah air, bisa kita turunkan bersama. Sebab mereka semua ada di seluruh pelosok tanah air, dengan bentuk yang beragam,” harap Suharso.
Sementara Gus Yahya menuturkan, kerja sama dengan Bappenas itu merupakan agenda yang sangat krusial dan penting karena menyangkut upaya PBNU untuk melaksanakan amanat UUD 1945, yakni fakir miskin dipelihara oleh negara.
“Kerja sama ini merupakan agenda yang sungguh-sungguh bertujuan untuk menangani kemiskinan ekstrem yang ada di tanah air khusunya di kalangan warga Nahdliyin. Insya Allah kerja ini akan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya,” teras Gus Yahya
Apalagi menurutnya, nanti juga ada agenda jangka panjang yaitu SDG’s (pembangunan berkelanjutan) yang akan merupakan agenda jangka panjang sampai sekian tahun mendatang.
“Ini semua adalah upaya NU, wujud dari pelaksanaan tanggung jawab NU kepada bangsa, negara dan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, hadir Pengasuh Pondok Pesantren Daarul Rahman KH Syukron Ma’mun. Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib ‘Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori beserta jajaran syuriyah PBNU yang lain, Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf, Wakil Ketua Umum PBNU Habib Hilal Al-Aidid, KH Zulfa Musthofa, H Nizar Ali, ketua PBNU H Amin Said Husni, Alissa Wahid, Miftah Faqih, beserta jajaran pengurus lainnya.