Jakarta – PPP mengkritik pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang mengklaim para pengusaha ingin pemilihan presiden dimundurkan. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menekankan bukan tupoksi Bahlil mengurusi politik.
“Buat Pak Bahlil, Anda itu menteri investasi yang ngurusi investasi ekonomi, bukan investasi politik. Sebaiknya fokus pada tupoksinya di bidang investasi ekonomi tidak usah ngurusi politik,” kata Awiek kepada wartawan, Senin (10/1/2022).
Awiek mengatakan masa jabatan presiden sudah diatur dalam UUD 1945. Menurutnya, harus amandemen untuk mengubah masa jabatan presiden.
“Soal perpanjangan masa jabatan maupun 3 periode itu aturannya ada di konstitusi UUD 1945. Harus ada amandemen dulu baru bicara tentang masa jabatan presiden,” katanya.
Awiek mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan terkait perpanjangan masa jabatan presiden. “Sejauh ini belum ada amandemen terkait masa jabatan presiden maupun DPR,” ujarnya.
Sama halnya dengan Ketua DPP PKB, Daniel Johan. Dia mengatakan negara harus berjalan sesuai dengan konstitusi dan UU yang ada bukan demi kepentingan sekelompok orang.
“Negara itu berjalan sesuai konstitusi dan UU bukan karena maunya sekelompok atau orang per orang,” ujarnya.
Dia menilai ada kepentingan dibalik keinginan pengusaha untuk perpanjang masa jabatan presiden. Daniel menegaskan belum ada pembicaraan terkait isu tersebut.
“Pengusaha tentu maunya yang mudah dan praktis apalagi bila bisa bebas pajak tentu akan senang, tapi kan tidak bisa seperti itu negara dijalankan, dan sejauh ini pemerintah juga belum ada pembahasan masalah ini,” tuturnya.
Sebelumnya, klaim Bahlil itu diungkapkannya dalam mengomentari fenomena survei terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Bahlil kemudian mengungkapkan hasil diskusinya dengan para pengusaha terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya ada sedikit terusik dengan data yang… bukan terusik ya, ada sedikit menggelitik dari datanya Pak Burhan terkait dengan Pilpres,” kata Bahlil dalam survei Indikator seperti dikutip Senin (10/1).
Bahlil setuju dengan Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana 3 periode harus dihentikan. Namun soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, Bahlil mengaku tertarik mengomentarinya.
“Tetapi yang menarik ternyata adalah perpanjangan 2027 kok saya lihat datanya Pak Burhan ini dari bulan ke bulan kok orang naiknya tinggi ya untuk orang setuju ya,” katanya.
Bahlil kemudian mengungkapkan pandangan para pengusaha. Dalam konteks peralihan kepemimpinan, para pengusaha diklaim Bahlil berharap penundaan.
“Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik,” katanya.
“Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik,” ujar dia.