PEKANBARU – Tingginya harga minyak goreng yang membuat masyarakat kelas bawah menjerit mendapat sorotan serius dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau.
Wakil Ketua Bidang Infokom DPW PPP Riau, Zulkarnain Kadir mengatakan, bahwa pihaknya prihatin dengan apa yang terjadi saat ini. Dimana Riau merupakan lumbung sawit, namun kenyataannya harga minyak goreng begitu mahal.
“Dan parahnya, kenaikan itu juga diikuti dengan yang lain. Sembako naik, telur naik, yang lain naik, jadi berpengaruh naik. Nah, juga berimbas karena minyak naik, pisang goreng pun naik,” kata Zulkarnain, Kamis (13/1/2022).
Untuk itu, PPP meminta agar pemerintah memberi solusi akan hal ini dan transparan kepada masyarakat.
“Kan bisa disubsidi, bisa diadakan operasi pasar, harus turun lah ke masyarakat, dengar suara rakyat. Karena saat ini emak – emak mengeluh. Dengar lah permasalaham yang ada di masyarakat. Cari jalan keluarnya,” tukasnya.
Diberitakan CAKAPLAH.com sebelumnya, stok sembilan bahan pokok (sembako) di Provinsi Riau dipastikan aman sampai 2 bulan ke depan. Meski aman, namun sebagian sembako seperti minyak goreng mengalami kenaikan harga cukup tinggi.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, M Taufiq OH melalui Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Lisda mengakui memang untuk harga minyak goreng mengalami kenaikan, dan itu terjadi merata di seluruh Indonesia.
“Namun kenaikan minyak goreng ini sudah ada kontrol dari program pemerintah pusat berupa subsidi minyak goreng 11 juta liter ke seluruh Indonesia. Itu untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak goreng,” katanya, Rabu (12/1/2022).
Lisda menyampaikan, dari 11 juta liter minyak goreng subsidi pemerintah, Provinsi Riau mendapat kuota sebanyak 9 ribu liter. Ribuan liter minyak goreng tersebut disalurkan melalui ritel modren, seperti Alfamart dan Indomaret.
“Subsidi minyak goreng 9 ribu liter itu disalurkan ke ritel modern, Alfamart dan Indomaret. Karena pemerintah pusat mengintruksikan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Jadi minyak itu dipasarkan di situ, tidak di pasar-pasar tradisional. Sebab kalau di pasar-pasar, dikhawatirkan harga sulit dikontrol karena pedagang akan mengambil untung lagi,” terangnya.
Lisda mengatakan, bahwa 9 ribu liter minyak goreng dengan harga Rp14 ribu per liter tersebut sudah didistribusikan sejak 20 Desember 2021, dan pada 31 Desember 2021 sudah disetop.
“Kemarin laporan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri itu distribusinya seluruh Indonesia baru 30 persen, karena waktunya mepet. Makanya kita menunggu regulasi lagi dari pusat, karena saat ini harga minyak goreng masih tinggi. Apalagi saat ini harga sawit naik lagi, tentu harga minyak goreng akan naik,” ujarnya.
Disinggung soal program Pemprov Riau seperti pasar murah untuk menekan tingginya harga minyak goreng, Lisda menyatakan untuk pasar murah bisanya dilakukan menjelang hari besar keagamaan nasional, yang direncanakan pada Maret mendatang.
“Kalau dalam waktu dekat tidak ada, karena program itu sudah dialokasikan untuk menyambut hari keagamaan nasional. Tapi kita mendorong agar Bulog dan distributor-distributor barang pokok bisa menggelar operasi pasar murah untuk menekan tingginya harga minyak goreng,” tukasnya.